Operasi JAGRATARA Kemenkumham Sumsel, Pengawasan Ketat Tenaga Kerja Asing

Direktur PT. Asrigita Prasarana, Rudi Chaidir, menyambut baik kedatangan tim operasi JAGRATARA dan menyatakan dukungannya terhadap upaya pengawasan keimigrasian yang dilakukan.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Sigit Setyawan, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Sumatera Selatan.--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel

Ia menjelaskan bahwa perusahaan yang dipimpinnya mempekerjakan sekitar 35 orang tenaga kerja asing yang semuanya berkewarganegaraan China.

Dari jumlah tersebut, 30 orang saat ini aktif bekerja sementara lima lainnya sedang cuti dan kembali ke China.

Selain itu, PT. Asrigita Prasarana juga mempekerjakan sekitar 70 tenaga kerja lokal. "Kami selalu memastikan bahwa semua TKA di perusahaan ini memiliki izin kerja yang sah, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang," kata Rudi.

Menanggapi operasi ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan dan pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan humanis dan transparan.

BACA JUGA:Toyota Vios: Sedan Kompak Andalan dengan Performa dan Kenyamanan Terbaik

BACA JUGA:Mobil Tersendat saat Jalan? Ketahui Penyebab dan Cara Mengatasinya dengan Mudah

Menurut Ilham, pendekatan ini tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kondusif bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA di wilayah Sumatera Selatan.

"Pengawasan yang baik harus dilakukan dengan cara yang membangun kepercayaan dan mendukung iklim investasi yang sehat," ujar Ilham.

Operasi JAGRATARA ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana pihak keimigrasian di Sumatera Selatan berupaya menjaga kedaulatan negara dan memastikan bahwa setiap tenaga kerja asing yang berada di wilayah tersebut mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan potensi pelanggaran keimigrasian bisa diminimalisir dan keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dengan baik.

Sumber: berbagai sumber