Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sumsel Sambangi Kanim Muara Enim Dorong Peningkatan Pelayanan Paspor

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Tim Divisi Keimigrasian yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian (Kabid Zinfokim), K.A. Halim, dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim pada Selasa (2/7). 

Tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis, serta monitoring dan evaluasi terhadap Kantor Imigrasi Muara Enim, khususnya dalam hal meningkatkan jumlah penerbitan paspor.

Halim menyatakan bahwa pengawasan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel dilaksanakan sesuai dengan agenda kerja yang telah terjadwal.

Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah adalah sebagai alat kontrol terhadap satuan kerja agar melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

BACA JUGA:Berkelana dengan Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RXD: Lensa Wajib Bagi Penggemar Foto Landscape!

Selain itu, Kabid Zinfokim juga menekankan pentingnya untuk Kantor Imigrasi Muara Enim untuk meningkatkan publikasi mengenai informasi layanan keimigrasian kepada masyarakat melalui media massa, serta melakukan sosialisasi mengenai layanan E-Paspor.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan kegunaan dan keunggulan E-Paspor sehingga permohonan paspor dapat meningkat.

Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sumsel Sambangi Kanim Muara Enim Dorong Peningkatan Pelayanan Paspor--foto/ dokumentasi Kemenkumham Sumsel

Data menunjukkan bahwa implementasi Pelayanan Paspor Elektronik di Kantor Imigrasi Muara Enim mengalami peningkatan setiap bulan, dengan jumlah permohonan sebanyak 126 pada April, 186 pada Mei, dan 294 pada Juni.

Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sumsel Sambangi Kanim Muara Enim Dorong Peningkatan Pelayanan Paspor--foto/ dokumentasi. Kemenkumham Sumsel

Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, menegaskan bahwa pengawasan terhadap unit kerja keimigrasian perlu dilakukan secara rutin. Pembinaan yang bersifat umum dan teknis dilakukan melalui fasilitasi dan konsultasi, sementara pengawasan umum dan teknis dilakukan melalui reviu, monitoring, dan evaluasi pemeriksaan langsung di Kantor Imigrasi.(*)

Sumber: berbagai sumber