Kanwil Kemenkumham Sumsel ikuti Monev RKT-RB Wujudkan Birokrasi Berdampak

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Plh Kakanwil Kemenkumham Sumsel mengikuti secara virtual pembukaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) Triwulan II Tahun 2024, yang diadakan di Hotel OP Semarang pada hari Senin, 3 Mei 2024.

Acara ini dibuka oleh Staf Ahli Menkumham Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Asep Kurnia. Asep menyatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan tercapainya tujuan, efisiensi, dan optimalisasi dalam perencanaan RKT RB.

"Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis adalah faktor penentu peningkatan nilai Reformasi Birokrasi di Kementerian."

Dalam arahannya, Asep menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden RI, Reformasi Birokrasi (RB) harus lincah, cepat, bukan sekadar tumpukan kertas, dan harus berdampak nyata.

Kanwil Kemenkumham Sumsel ikuti Monev RKT-RB Wujudkan Birokrasi Berdampak--foto/ dokumentasi. Kemenkumham Sumsel

Reformasi yang berdampak ini sejalan dengan resolusi Kementerian Hukum dan HAM yaitu Kemenkumham PASTI berakhlak, yang bertujuan mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif.

Sinergi antar satuan di Kemenkumham sangat penting karena hasilnya akan disampaikan kepada Kemenpan atas nama Kemenkumham.

Plh Kakanwil Kemenkumham Sumsel sekaligus Ketua Pembangunan Zona Integritas, Rahmi Widhiyanti, mengajak seluruh jajarannya untuk terus memonitoring data dukung yang sedang diverifikasi oleh tim Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Internal (TPI).

Kanwil Kemenkumham Sumsel ikuti Monev RKT-RB Wujudkan Birokrasi Berdampak--foto/ dokumentasi. Kemenkumham Sumsel

"Saya yakin seluruh Unit Pelaksana Teknis telah memenuhi data dukung dan mengunggahnya dengan baik pada aplikasi ERB, namun kendalanya hanya pada pendokumentasian. Kita targetkan pemenuhan data dukung B06 bisa seratus persen," ujarnya.

Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari kerja dan diikuti oleh perwakilan operator ERB dari 33 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia dan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI.(*)

Sumber: