Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel Mendapat Promosi Bersama 57 Pimpinan Tinggi

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Di tengah gejolak dan dinamika pergantian pemerintahan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak berhenti bergerak. Senin lalu, 57 pimpinan tinggi dari sejumlah Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia mendapat promosi dan mutasi.

Salah satu yang terkena dampak adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan, Bambang Haryanto, yang kini mendapatkan promosi sebagai Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara (Sultra).

Proses pelantikan dan mutasi dilakukan secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, yang juga dilantik langsung olehnya. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, menyambut baik perubahan tersebut. 

Jabatan Kadivpas di Kanwil Kemenkumham Sumsel akan diisi oleh Mulyadi, yang sebelumnya menjabat di Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau.

BACA JUGA: P2HAM 2024, Menuju Pelayanan Publik yang Berbasis Hak Asasi Manusia

Ilham Djaya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bambang Haryanto atas promosi yang diraihnya. Sementara itu, dia juga menyambut baik kedatangan Mulyadi sebagai pejabat baru di Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Dalam sambutannya, Menteri Yasonna menekankan pentingnya mutasi dan promosi ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. 

Dia juga meminta agar para pimpinan yang mendapat promosi segera melakukan konsolidasi dengan jajaran baru dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencapaian kinerja organisasi.

Yasonna juga menyoroti agenda penting yang akan dihadapi, terutama dalam konteks menuju masa pergantian pemerintahan. 

BACA JUGA:Uji Coba Performa Baterai Lithium Terbaru pada Motor Listrik Uwinfly T3, Perjalanan dari Cikarang ke Jakarta

Dia menekankan pentingnya netralitas dalam menghadapi gelaran pilkada yang masih harus diselesaikan, serta empat agenda penting Kemenkumham saat ini, seperti menyusun kebijakan dalam dokumen renstra 2025-2029.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan implementasi reformasi birokrasi yang berdampak.

Menyadari amanat pemerintah untuk melayani publik, Yasonna menegaskan bahwa para pemimpin di Kemenkumham harus menjadi teladan dalam orientasi pelayanan publik.

Dengan demikian, promosi dan mutasi ini tidak hanya sekadar perubahan jabatan, tetapi juga kesempatan untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kehakiman dan HAM.(*)

Sumber: berbagai sumber