Membangun Sinergi untuk Penguatan Pelaksanaan Anggaran dan Pembinaan UMKM di Sumatera Selatan

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel, Ilham Djaya, bersama dengan Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Sumsel, Rahmi Widhiyanti.

Baru-baru ini melaksanakan kegiatan kunjungan dan audiensi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Kepala Kantor Wilayah DJPB Sumsel.

Kunjungan yang dilakukan oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel beserta rombongan ini disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah DJPB Sumsel, Rahmadi Murwanto, didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Praptono Djunedi, dan Kepala Seksi PPA I-C, Asep Darna.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Ilham Djaya mengungkapkan bahwa selain bertujuan untuk menjalin silaturahim, pertemuan tersebut juga membahas tentang penguatan pelaksanaan anggaran di satuan-satuan kerja lingkup Kanwil Kemenkumham Sumsel.

BACA JUGA: Kemenkumham Sumsel Terlibat dalam Rapat Teknis Mandiri Maturitas SPIP

Hal ini menjadi penting mengingat anggaran merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan program-program pemerintah di daerah.

Tak hanya itu, dalam diskusi juga dibahas mengenai kerja sama pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumsel. Khususnya, terkait dengan perlindungan atas Kekayaan Intelektual yang menjadi kunci bagi banyak UMKM.

Penetapan hukum dan sertifikasi terhadap kekayaan intelektual tersebut dianggap penting guna memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi para pelaku UMKM di Sumsel.

Sementara itu, pihak DJPB yang diwakili oleh Kepala Bidang PPA I dan jajaran menyambut baik kunjungan serta kerjasama yang diusulkan oleh pihak Kemenkumham Sumsel.

Membangun Sinergi untuk Penguatan Pelaksanaan Anggaran dan di Sumatera Selatan--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel

Mereka menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dalam pembinaan UMKM, terutama yang berada di wilayah pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kerjasama semacam ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem UMKM dan memaksimalkan potensi ekonomi lokal.

"Kolaborasi ini juga dapat diperkuat dengan mendorong BUMDes yang belum berbadan hukum melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Kemenkumham," ujar salah satu perwakilan dari DJPB.

Peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Sumatera Selatan dalam mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah terus ditingkatkan dengan menjalin sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

Dalam konteks ini, DJPB Sumsel juga menjadi pengawal penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi daerah melalui pembinaan UMKM serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual lokal.

Sumber: