Audiensi dengan Pj Gubernur Sumsel, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya Bahas Implementasi Hukum dan HAM

Audiensi dengan Pj Gubernur Sumsel, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya Bahas Implementasi Hukum dan HAM

Audiensi dengan Pj Gubernur Sumsel, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya bahas implementasi hukum dan HAM, Jum'at (26/1/2024).--Kanwil Kemenkumham Sumsel

PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Pada Jum’at siang, 26 Januari 2024, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Dr Ilham Djaya, melakukan audiensi dan koordinasi ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya diterima langsung oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan Dr Agus Fatoni.

Dalam audiensinya, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya membahas sinergitas dan kolaborasi antara Kemenkumham Sumsel dengan Pemprov Sumsel.

“Ini adalah audiensi pertama kami setelah Bapak Pj Gubernur dilantik beberapa waktu lalu. Kami ingin bersinergi dan menyamakan visi dalam menjunjung tinggi hukum dan HAM di Sumatera Selatan,” terang Ilham Djaya.

BACA JUGA:Ikrar Setia kepada NKRI 3 Narapidana Terorisme di Lapas Kelas I Palembang


Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya diterima langsung Pj Gubernur Sumsel Dr Agus Fatoni, Jum'at (26/1/2024).--Kanwil Kemenkumham Sumsel

Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sumsel menyampaikan kondisi umum Pemasyarakatan, terutama persoalan over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang ada di Sumatera Selatan, yang jumlahnya melebihi 100 persen.

Selain itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya juga menyampaikan capaian Kantor Imigrasi Palembang dan Kantor Imigrasi Muara Enim, yang ikut berkontribusi dalam menghimpun PNPB Imigrasi terbanyak dengan jumlah Rp7,6 triliun.

Mengenai implementasi hukum dan HAM, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan, sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (STRANAS BHAM), maka seluruh provinsi harus membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) yang diketuai oleh Gubernur dan sekretarisnya adalah Kakanwil Kemenkumham.

“Untuk itu, kami memohon Bapak Pj agar berkenan mengukuhkan Gugus Tugas Daerah BHAM tersebut dalam waktu sesegara mungkin, mengingat ini adalah atensi khusus dari Presiden dalam pengawasan dunia usaha yang menjunjung tinggi HAM,” ucap Kakanwil Kemenkumham Sumsel.

BACA JUGA:Kemenkumham Sumsel Gelar Upacara dan Tasyakuran Puncak Peringatan HBI ke-74


Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya menyampaikan keinginan bersinergi dan menyamakan visi dalam menjunjung tinggi hukum dan HAM di Sumatera Selatan, Jum'at (26/1/2024).--Kanwil Kemenkumham Sumsel

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya juga mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan supaya mendorong Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

"Di tahun 2023 lalu, sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Sumsel meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM. Besar harapan kami di 2024 ini bisa meningkat,” haram Ilham Djaya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: