PALEMBANG, PALTV.CO.ID,- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah mengizinkan lembaga keuangan, termasuk bank swasta, untuk memberikan pinjaman kepada Perum Bulog dan BUMN Pangan dalam rangka pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Beberapa BUMN yang terlibat dalam CPP adalah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam.
CPP melibatkan 11 jenis pangan, termasuk beras, jagung, dan kedelai yang dikelola oleh Perum Bulog, serta bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan yang menjadi tanggung jawab BUMN Pangan ID Food.
Pinjaman dari lembaga keuangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pengadaan 11 jenis pangan tersebut.
BACA JUGA:Update Zodiak Hari Kamis 28 September 2023, Virgo Berkah Dewi Fortuna, Taurus Pengeluaran Besar
Sebelumnya, penyalur pinjaman untuk CPP terbatas pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, sekarang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/2023 yang ditandatangani oleh Sri Mulyani Indrawati pada 15 September 2023.
Lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman kepada penyelenggara CPP harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, mereka harus menjadi lembaga keuangan bank atau non-bank.
Kedua, mereka harus berkomitmen untuk menyalurkan pinjaman kepada penyelenggara CPP. Ketiga, mereka harus memiliki pengalaman dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan.
Bagi lembaga keuangan yang akan menyalurkan pinjaman untuk pertama kali, selain memenuhi ketiga kriteria tersebut, mereka juga harus memenuhi kriteria sehat dan berkinerja baik, yang harus didukung oleh surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BACA JUGA:Tradisi Unik Rumah Ger Orang Mongolia, Tamu Yang Datang Tak Sopan Kalau Mengetuk Pintu
Kebijakan ini, yang merupakan revisi dari PMK No. 153/2022, juga memperpanjang durasi peminjaman dari 6 bulan menjadi 1 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan tambahan selama 3 bulan.
Pemerintah akan memberikan subsidi bunga sesuai dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR), sehingga penyelenggara CPP akan mendapatkan bunga yang lebih rendah.
Perum Bulog didirikan pada tahun 1967 dan memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola stok pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, dan lainnya, untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan makanan pokok di Indonesia.
Selain itu, BULOG juga terlibat dalam kegiatan pembelian, penyimpanan, dan distribusi bahan makanan strategis dengan memiliki gudang penyimpanan dan fasilitas distribusi di berbagai wilayah Indonesia.