Meskipun pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji kembali normal dan tidak ada pembatasan usia jemaah haji, namun untuk biaya diprediksi ada kenaikan.
Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sumsel, H Armed mengatakan, pembahasan ongkos haji akan dibahas terlebih dahulu. Namun, Berkaca dari 2022, biaya haji sudah tembus Rp98 juta per jemaah. Namun, untuk jemaah embarkasi Palembang hanya bayar Rp33,7 jutaan. Kemudian jemaah akan mendapatkan living cost 1.500 Riyal atau sekitar Rp6 jutaan. Artinya, biaya haji yang dikeluarkan sekitar Rp27 jutaan. Itu hanya sekitar 36 persen dari total biaya. Sisanya, sekitar 64 persen disubsidi oleh pusat.
“Saya mengingatkan semua jemaah haji Sumsel untuk bersiap secara financial. Saat ini, biaya-biaya di Arab Saudi semua naik. Mulai dari akomodasi, pajak, juga harga avtur pesawat. Sebab ada kemungkinan untuk ongkos haji tahun ini bakal naik lagi. Jangan sampai jemaah nanti terkejut dan tidak siap,” tuturnya seperti dilansir dari Sumateraekspres.bacakoran.co dengan judul Siap-Siap Ada Kenaikan Ongkos Haji, Kemenag Sumsel Minta Warga Lakukan Ini
Armed juga mengimbau para jemaah Sumsel untuk vaksinasi Covid. Khususnya yang belum vaksin sama sekali.
Diketahui, sudah ada siaran pers dari Kemenag pusat. Kuota haji 2023 kembali normal. Kemenag juga mengumumkan nomor porsi jemaah yang bisa melakukan pelunasan. Dengan kuota kembali normal, maka setengah jemaah tunda yakni mereka yang telah melunasi biaya haji pada 2020 tapi belum bisa diberangkatkan, akan jadi prioritas tahun ini. Sisanya, diambil dari nomor porsi berikutnya.
Secara total, kuota haji Sumsel 7.035 orang. Rinciannya, kuota untuk JCH 6.988 orang dan 47 petugas haji. Sedangkan untuk jemaah dari provinsi Bangka Belitung (Babel) yang selama ini kuotanya sekitar 1.200 orang tidak lagi gabung dengan Sumsel.
“Mereka sudah embarkasi antara. Jadi nanti, hanya transit, lalu terbang ke Arab Saudi,” jelas Armed. Dengan begitu, ada kemungkinan untuk jemaah yang diberangkatkan dari embarkasi Palembang bertambah.
Kabar ini tentunya membuat calon jemaah haji yang selama ini telah menunggu bertahun-tahun dapat tersenyum lega dan berharap masih bisa melaksanakan ibadah haji.
BACA JUGA:Polisi Bongkar Gudang Pengoplos Solar Non Subsidi di Kertapati
BACA JUGA:Ternyata Gadget Bukan Cuma Handphone Loh! Ini Penjelasan Lengkapnya
Maruf Amin Sarankan Rasionalisasi Ongkos Haji
Kembalinya kuota haji Indonesia menjadi 100 persen disambut positif oleh pemerintah. Artinya, Indonesia akan kembali mendapatkan kuota hingga 210 ribu jemaah. Dan pemerintah harus menyiapkan diri untuk memberangkatkan jemaah sesuai kuota tersebut.
“Kalau soal kuota saya kira pada saatnya memang harus kembali (100 persen), karena kalau sudah keadaan normal kan kembali ke normal,” kata Wakil Presiden RI, Maruf Amin, kepada wartawan usai menghadiri Haul Al Maghfurlah Mama KH TB Muhammad Falak Abbas ke-51, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam (7/1) seperti dikutip remol.id.
Menurut Wapres, penanganan haji bukan perkara mudah. Terlebih soal penetapan ongkos haji yang harus lebih rasional agar subsidi yang diberikan tidak terlalu besar dan membuat dana haji tergerus.
“Jangan sampai pokoknya habis, karena akan menyulitkan nanti ke belakang. Karena itu (ongkos haji) harus dirasionalisasi agar berkelanjutan, jadi sustainability-nya harus dijaga,” jelasnya.
Sementara terkait kewajiban jemaah haji untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Wapres memandang hal itu tidak ada masalah. Sepanjang membawa kebaikan untuk jemaah.