PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
(Kakanwil Kemenkum Sumsel), Agato P. P. Simamora, mengadakan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, di Kantor Gubernur Sumsel pada Rabu (15/1).
Kakanwil didampingi oleh Kadiv Pelayanan Hukum Alkana Yudha, Kabag TU dan Umum Bulan Mahardika Subekti, dalam pertemuan tersebut.
Dalam audiensi ini, Agato menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sumsel untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam berbagai aspek,
khususnya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berkualitas, serta pengembangan Indikasi Geografis.
BACA JUGA:Libur Isra Mi'raj & Imlek, KAI Divre III Palembang Siapkan Ribuan Tiket!
BACA JUGA:Ulasan Spesifikasi Motor Listrik Maka Cavalry dengan Kemampuan Isi Daya Otomatis
“Kami berharap dapat terus menjaga dan meningkatkan sinergi yang telah terjalin dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Sumsel,” ujar Agato.
Pj. Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menyampaikan apresiasinya atas peran Kemenkum Sumsel dalam mendukung tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Kakanwil Kemenkum Sumsel), Agato P. P. Simamora, mengadakan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, di Kantor Gubernur Sumsel pada Rabu (15/1).--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel
“Kami menyambut baik komitmen dari Kanwil Kemenkum Sumsel. Kolaborasi yang erat antara Pemprov Sumsel dan Kemenkum Sumsel sangat penting untuk mewujudkan regulasi berkualitas dan
memperkuat transformasi birokrasi, terutama di bidang hukum dan kekayaan intelektual,” ungkap Elen.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Kakanwil Kemenkum Sumsel), Agato P. P. Simamora, mengadakan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi, di Kantor Gubernur Sumsel pada Rabu (15/1).--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel
Diharapkan, kolaborasi antara Kemenkum Sumsel dan Pemprov Sumsel dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghasilkan regulasi yang mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.