Transparansi atau Tabir? Dilema Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital

Kamis 14-11-2024,19:55 WIB
Reporter : Riko Saputra
Editor : Abidin Riwanto

Akses informasi yang baik memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan konstruktif dan turut serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu, keterbukaan informasi mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

Badan publik yang terbuka terhadap informasi akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan

mengelola sumber daya, karena mereka tahu bahwa tindakan mereka dapat diawasi oleh masyarakat. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.


Info informasi pesan berita pengumuman mengumumkan pemuda megafon-freepik-freepik

Keterbukaan informasi juga berdampak positif pada pembangunan ekonomi. Informasi yang transparan mengenai peraturan, prosedur, dan peluang investasi menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kompetitif.

Investor akan lebih percaya menanamkan modal mereka di negara dengan sistem informasi yang terbuka dan akuntabel.

Tantangan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Meski memiliki banyak manfaat, implementasi keterbukaan informasi publik masih menghadapi beberapa tantangan.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat maupun pejabat pemerintah mengenai hak atas informasi.

Banyak warga negara yang belum menyadari hak mereka untuk meminta informasi, sementara pejabat pemerintah kadang-kadang enggan menyediakan informasi secara terbuka.

Tantangan lainnya adalah birokrasi yang rumit. Proses permintaan informasi sering terhambat oleh prosedur yang panjang, membuat warga negara enggan untuk mengakses informasi.

Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi di beberapa daerah juga menjadi hambatan dalam implementasi keterbukaan informasi.

Korupsi dan budaya ketertutupan dalam pemerintahan juga menghambat transparansi. Pejabat seringkali takut bahwa keterbukaan informasi dapat membongkar praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk memerangi korupsi dan mendorong budaya transparansi.

Masalah lain adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola dan menyediakan informasi publik.

Kategori :