Dalam kabinet ini, terdapat menteri federal, menteri negara bagian, penasihat, dan asisten khusus.
BACA JUGA:Kustomisasi Motor, Sentuhan Stylish untuk Gaya Berkendara yang Lebih Percaya Diri
BACA JUGA:Jangkauan Luas! Bagaimana BRI Link Membantu Masyarakat Desa Merasakan Manfaatnya
Salah satu kebijakan utama di awal masa pemerintahan Sharif adalah mengesahkan lebih dari 100 amandemen untuk melindungi kepentingan kelompok elit dan sekutunya.
Meskipun kabinetnya dianggap terlalu besar, pemerintah saat ini tetap mempertahankan struktur ini demi stabilitas politik dan dukungan dari partai-partai koalisi.
3. Afrika Selatan
Kabinet Presiden Cyril Ramaphosa di Afrika Selatan juga memiliki jumlah anggota yang cukup banyak, meskipun awalnya hanya terdiri dari 30 menteri.
BACA JUGA:Dukung Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.105,70 Triliun!
BACA JUGA:Keuntungan Menggoda! Pedagang Lubuklinggau Untung Besar Berkat Barkot Pembayaran BRI
Setelah pemilu, jumlah menteri meningkat menjadi 32 orang, dengan beberapa posisi menteri yang memiliki dua wakil.
Hal ini menyebabkan total anggota kabinet eksekutif, termasuk presiden, wakil presiden, menteri, dan wakil menteri, mencapai 77 orang.
Ramaphosa sempat menyampaikan keinginan untuk mengurangi jumlah menteri dalam kabinetnya guna meningkatkan efisiensi pemerintahan.
Namun, penambahan jumlah jabatan justru terus terjadi seiring dengan kebutuhan berbagai sektor dan kepentingan politik.
BACA JUGA:Mendikdasmen : Perlindungan Guru Sudah Diatur dalam Undang-Undang
BACA JUGA:Pelantikan dan Mutasi Pejabat OKI Prosedural, dan Bebas Kepentingan Politik
4. India