Nico juga menambahkan bahwa perubahan anggaran telah disiapkan serta penandatanganan perjanjian kerja untuk tahun 2025.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengalami transformasi menjadi satu kementerian koordinator dan tiga kementerian.--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel
Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan dan penerimaan dana hibah juga telah disiapkan.
Dalam hal sumber daya manusia, tim transisi akan fokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru.
Nico menyatakan bahwa langkah strategis, seperti pengangkatan Plt. dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), telah direncanakan.
Mengenai aset dan barang milik negara, Nico menjelaskan bahwa saat ini Biro BMN masih mengelola aset sementara di tiga kementerian baru. Proses alokasi aset ke kementerian yang baru dibentuk sedang dipersiapkan.
Tim juga telah mempersiapkan ruang kerja untuk semua Menteri dan Wakil Menteri. “Kami berharap komunikasi dan kolaborasi yang kuat dapat terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan,” tutup Nico.
Setelah melalui perjalanan panjang selama 79 tahun, instansi yang menangani hukum dan HAM ini telah mengalami beberapa perubahan nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya.
Sejak 1945, instansi ini telah berganti nama dari Departemen Kehakiman hingga menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terakhir sebelum resmi bertransformasi menjadi Kementerian Hukum di era presiden ke-8.
Berikut adalah daftar menteri dan wakil menteri yang mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia:
- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.
- Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
- Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.
- Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.
- Wakil Menteri HAM: Mugiyanto Sipin