PALTV.CO.ID- Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, melantik menteri dan wakil menteri untuk Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin pagi (21/10/2024).
Dalam susunan kabinet ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengalami transformasi menjadi satu kementerian koordinator dan tiga kementerian lainnya:
Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kemenkumham, yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Hukum, siap menjalani perubahan kelembagaan di bawah Kabinet Merah Putih.
BACA JUGA:Ternyata berbeda Tanam Benang dan Tarik Benang
BACA JUGA:Tesla Cybertruck Inovasi Revolusioner yang Mengubah Masa Depan Otomotif
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menekankan bahwa kementeriannya ingin menjadi contoh bagi kementerian lain dalam hal transformasi lembaga.
“Pemecahan atau penggabungan kementerian adalah kebijakan presiden untuk menajamkan fungsi,
tugas, dan program yang ada, dan itulah yang sedang kami lakukan di Kemenkumham,” ungkap Supratman di Graha Pengayoman pada Senin sore (21/10/2024).
Dengan pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian, Supratman meyakinkan bahwa perubahan ini akan teratasi paling lambat pada Juni 2025.
“Kami targetkan semua proses alih status, baik kepegawaian maupun sarana prasarana, akan selesai pada bulan Juni 2025,” jelasnya.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengalami transformasi menjadi satu kementerian koordinator dan tiga kementerian lainnya: Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kement--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan dinamika perubahan yang akan terjadi.
“Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini,” kata Nico saat melaporkan penyambutan para menteri dan wakil menteri di Graha Pengayoman.
Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa langkah, termasuk menyusun draft SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk pengalihan tugas dan tanggung jawab masing-masing kementerian.