Pada Rabu, 21 Agustus 2024, delapan dari sembilan fraksi di DPR sepakat untuk hanya menerapkan sebagian putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah dalam rancangan perubahan UU Pilkada.
BACA JUGA:Polda Sumsel Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Musi 2024
BACA JUGA: Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi Suara Sumsel Untuk Indonesia di Depan Gedung DPRD Sumsel
Keputusan ini dinilai sebagai pembangkangan terhadap proses demokrasi yang dapat menghasilkan Pilkada 2024 yang tidak sepenuhnya jujur dan adil.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada Rabu sore, rencananya akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Namun, langkah ini dianggap sebagai kesalahan fatal oleh banyak pihak, terutama karena bertentangan dengan putusan MK yang seharusnya dijadikan acuan utama dalam proses demokrasi di Indonesia.
Sikap DPR yang menganulir putusan MK tentang ambang batas pencalonan dan usia kandidat Pilkada melalui revisi UU Pilkada telah memicu gelombang protes di berbagai daerah.
BACA JUGA:Tim Pemenangan Asta yakin, 80% suara Warga Air Salek di Kabupaten Banyuasin Untuk Asta
BACA JUGA: Mobil MewaH,Toyota Terbaru, Rival Mercedes, Lexus Bukan, Inovasi Toyota,Fitur Mewah
Aksi massa yang terjadi sebagai respons terhadap revisi ini menciptakan ketidakpastian politik yang berdampak negatif terhadap iklim investasi dan stabilitas ekonomi.
Menurut Ibrahim, seharusnya DPR dan pemerintah fokus pada upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan terukur.
Hal ini penting karena pelaku usaha cenderung mempertimbangkan risiko politik dalam setiap perencanaan ekspansi bisnis mereka.
Ketidakstabilan politik dan ketidakpastian hukum hanya akan menambah beban risiko yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
BACA JUGA: Menilik Keunggulan Samsung Galaxy A55, Apa yang Baru?
BACA JUGA:Zeekr Hadirkan Baterai LFP Pengisian Super Cepat Hanya 10 Menit
Pelemahan rupiah kali ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk penguatan dolar AS yang didorong oleh sentimen global dan kebijakan moneter di negara tersebut.