"Kita juga berhasil mengembalikan Tanah dan bangunan di Jalan Seduduk Putih Kelurahan 8 Ilir Timur II luas tanah 695 meter persegi, dengan nilai yang ditaksir Rp4,4 miliar lebih," sebut Kajati Sumsel, Dr Yulianto.
Disebutkan Dr Yulianti, tim DATUN turun untuk melakukan tindak Preventif terhadap aset Pemprov Sumsel di wilayah Jawa Barat tepatnya Kota Bandung depan Kampus Universitas Islam Bandung (UNISBA).
BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Udara dan Kenyamanan di Rumah dengan Samsung Air Purifier dan Vacuum Stick
BACA JUGA:Panduan Praktis Membuat Website Portofolio yang Memukau dan Profesional
"Di Bandung itu kita mempunyai aset tanah dan bangunan, lokasinya strategis persis bersebrangan di kampus UNISBA, luas 800 meter persegi dengan taksiran harga Rp89 miliar lebih." Sebutnya.
Sementara itu dari Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus, Pemerintah Provinsi Sumsel juga mempunya aset di Yogjakarta berupa aset tanah 1.941 meter persegi.
"Dari Seksi Pidsus, saat ini bergulir dipersidangan pemprov memiliki aset tercatat di Warkah yang kita sita tahun 1951 yaitu tanah seluas 1.941 meter di daerah Yogjakarta dengan nilai yang ditaksir kurang lebih sekitar Rp30 miliar,"ujarnya.
Masih dikatakan Yulianto, Pidsus Kejari Sumsel saat ini tengah melakukan proses penyidikan terhadap aset Pemprov Sumsel berupa aset tanah di Jalan Mayor Ruslan Kota Palembang.
BACA JUGA:Langkah Demi Langkah, Panduan Lengkap Membuat Podcast dari Awal hingga Akhir
BACA JUGA:Usai Sertijab, Supratman Andi Agtas Ajak Seluruh Jajaran Kemenkumham Bekerja Sama
"Pidsus juga melakukan penyidikan tanah di mayor Ruslan yang ditaksir senilai Rp33 miliar," katanya.
Masih dikatakan pidsus dan DATUN jika ditotalkan aset Pemprov Sumsel yang harus diselamatkan dan sedang dilakukan proses senilai Rp284 miliar.
Kajati Sumsel mengatakan pemgembaliaan aset ini sangat bermanfaat untuk Pemprov Sumsel untuk pemberdayaan ekonomi atau apapun, nah fungsi dari Kejati Sumsel untuk menyelamatkan melakukan Penataan aset-aset sehingga aset Pemprov bisa dijaga dan tergaja dari para pihak khususnya mafia tanah.
Lebih lanjut Kajati Sumsel menekankan, akan melakuka upaya Preventif melalui DATUN Kejati Sumsel untuk mengembalikan aset Pemprov yang dikuasa pihak-pihak lain, lalu jika tidak tidak berhasil, Kejati Sumsel akan melakukan upaya hukum berupaya tindak pidana melalui Pidsus Kejatj Sumsel
"Tentu saya akan melakukan tindakan melalui Perdata dan Tata Usaha Negera (DATUN) secara preventif apabila DATUN tidak bisa kita akan melakukan tindakan secara Represif melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus)," tegasnya.
BACA JUGA:Upaya Kemenkumham Sumsel Solusi Terpadu Atasi Judi Online di Lingkungan ASN