Sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967, Israel telah menduduki Yerusalem Timur dan Kota Tua, yang sebelumnya merupakan bagian dari Yordania.
Meskipun alun-alun tersebut dibiarkan di bawah perwalian sebuah lembaga Islam yang dikelola oleh dinasti Hashemite di Yordania, akses umat Muslim Palestina terus dibatasi oleh Israel.
Selama beberapa dekade terakhir, pembatasan tersebut telah semakin diperketat oleh pihak Israel.
Hal ini telah menciptakan ketidakpastian dan ketegangan di antara umat Muslim Palestina, yang merasa bahwa hak-hak mereka untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa telah dilanggar.
Selain pembatasan akses, proyek-proyek penggalian Israel di sekitar Masjid Al-Aqsa juga telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Muslim Palestina.
Proyek-proyek tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengubah karakteristik historis dan arkeologis dari situs suci tersebut, serta menggusur penduduk Palestina di lingkungan sekitarnya.
Kondisi Masjid Al-Aqsa pada tahun 2024 mencerminkan kompleksitas konflik yang berkepanjangan di Palestina.
Di satu sisi, masjid tersebut tetap menjadi salah satu situs paling suci dalam Islam, yang dihormati oleh umat Muslim di seluruh dunia.
BACA JUGA:Target 200 Ribu Unit Penjualan Mobil Listrik di 2024, Indonesia Menuju Kendaraan Rendah Emisi
Namun, di sisi lain, masjid tersebut juga merupakan saksi dari penindasan dan pembatasan yang diberlakukan oleh pihak Israel terhadap umat Muslim Palestina.
Dalam konteks konflik yang berkelanjutan di Palestina, Masjid Al-Aqsa telah menjadi simbol perlawanan dan ketahanan umat Muslim Palestina.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, umat Muslim Palestina terus berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka untuk beribadah di tempat suci tersebut.
Sebagai komunitas internasional, penting bagi kita untuk memperhatikan kondisi Masjid Al-Aqsa dan memperjuangkan hak-hak umat Muslim Palestina untuk beribadah tanpa pembatasan atau penindasan.
BACA JUGA:Tradisi Tuk Panjang: Merayakan Toleransi dan Budaya Semarang di Tahun Baru Imlek
Keadilan dan perdamaian di Palestina tidak dapat tercapai tanpa pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk beragama dan beribadah secara bebas.*