100 Pelajar Siap Menimba Pengetahuan di Sekolah Rakyat Sentra Budi Perkasa Palembang

PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Sebanyak 100 pelajar akan memulai Tahun Ajaran Baru di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Sentra Budi Perkasa Palembang.

Sekolah ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni keluarga miskin ekstrem dan miskin.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang, Firmansyah mengatakan, ada empat rombongan belajar (rombel) yang masing-masing berisi 25 murid. Kuota ini sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Palembang.

“Kalau jumlah siswa Sekolah Rakyat di Sentra Budi Perkasa itu ada empat rombel, satu rombel ada 25 orang. Jadi, ada 100 siswa yang akan diterima pada Tahun Ajaran Baru,” kata Firmansyah.

BACA JUGA:Pasca Ambruknya Jembatan Muara Lawai, Muara Enim Percepat Pembangunan Jalan Hauling Batubara

BACA JUGA:Kebijakan PPPK Paruh Waktu, Pemkot Palembang Masih Tunggu Arahan Pemerintah Pusat

Firmansyah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palembang, Kamis (3/7/2025).-Hafid Zainul-PALTV

Seluruh proses seleksi dan verifikasi data peserta sudah dilakukan bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kelurahan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Peserta didik yang diterima akan menjalani pendidikan berasrama, dengan seluruh kebutuhan dasar ditanggung pemerintah melalui anggaran Kementerian Sosial RI.

“Sentra Budi Perkasa ini dipilih karena tempatnya luas dan sudah tersedia fasilitas seperti ruang kelas, asrama, ruang makan, klinik, dan lainnya,” tambah Firmansyah.

Meski begitu, Firmansyah menyebut metode pembelajaran masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.

BACA JUGA:Oknum Guru SD Negeri indralaya Utara di Tangkap, Gelapkan Uang Siswa 170 Juta

BACA JUGA:HP OPPO 1 Jutaan Bisa Cas Cepat, Ini Faktanya!

Sekolah Rakyat ini berada di bawah naungan langsung Kemensos RI, termasuk untuk pengangkatan Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar yang akan ditugaskan oleh pemerintah pusat.

Sumber: paltv