Koalisi Desak Presiden Prabowo Bongkar Dugaan Korupsi Batubara di PLN EPI

PALTV.CO.ID- Presiden Prabowo Subianto diminta segera memerintahkan audit investigasi menyeluruh terhadap pengadaan batubara oleh subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI).

Desakan ini muncul dari Koalisi Sipil Anti Korupsi yang mengungkap adanya dugaan manipulasi kualitas dan harga batubara yang berpotensi merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Menurut Ronald Loblobly, Koordinator Koalisi Sipil Anti Korupsi, sekitar 40% pasokan batubara untuk PLN EPI diduga memiliki kualitas di bawah standar. 

“Selama bertahun-tahun, PLN EPI menerima batubara dengan kadar kalori hanya 3.000 GAR. Padahal, spesifikasi teknis PLTU PLN mengharuskan batubara berkualitas 4.400 hingga 4.800 GAR,” ujar Ronald usai menyerahkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo di Jakarta.

BACA JUGA:Selama Idul Adha 2025 PLN UID S2JB Pastikan Pasokan Listrik Aman

BACA JUGA:Tebar Kebaikan di Iduladha 1446 H, Kemenkum Sumsel Semangat Berkurban

Ronald menambahkan, dengan kebutuhan batubara PLN EPI mencapai 161,2 juta metrik ton pada tahun 2023, potensi kerugian negara akibat selisih kualitas tersebut dapat mencapai Rp15 triliun per tahun.

Tidak hanya berdampak secara finansial, manipulasi ini juga memicu kerusakan peralatan pembangkit, seperti boiler dan sistem penanganan batubara, yang berujung pada biaya tambahan perbaikan.

Koalisi juga menyoroti dugaan keterlibatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, dalam praktik ini.

Febrie diduga berperan mengamankan kepentingan sejumlah perusahaan pemasok batubara berkualitas rendah, seperti PT Oktasan Baruna Persada, PT Rizky Anugrah Pratama, dan PT Buana Rizky Armia.

BACA JUGA:BSI Prabumulih dan PWI Gelar Kurban Bareng, Salurkan ke Rumah Sakit dan Anak Yatim

BACA JUGA:Masjid Asy-Syarikil Muwa?idin Gelar Salat Iduladha dan Bagikan 800 Kantong Daging Kurban

PT Oktasan Baruna Persada disebutkan mengantongi kontrak pasokan sebesar 2,1 juta metrik ton per tahun sejak 2018 hingga 2026, serta kontrak konsorsium dengan PT Buana Rizky Armia sebesar 819 ribu ton per tahun hingga 2032. Sementara PT Buana Rizky Armia sendiri memiliki kontrak sebesar 1,49 juta ton per tahun hingga 2027. 

“Total kerugian dari ketiga perusahaan ini hingga tahun 2025 diperkirakan telah mencapai Rp5 triliun,” kata Ronald.

Sumber: