Muhammadiyah Tunggu Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Pusat

PALEMBANG,PALTV.CO.ID – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan masih menunggu diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah pusat untuk merealisasikan rencana pengelolaan tambang yang telah dipersiapkan organisasi tersebut, Sabtu (24/5/2025).

Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin, menjelaskan bahwa operasional pengelolaan tambang baru bisa dijalankan setelah izin resmi dikeluarkan oleh pemerintah.

“Operasional pengelolaan tambang tergantung dari IUP yang diturunkan pemerintah pusat. Muhammadiyah masih menunggu izin tersebut. Artinya, jika IUP sudah diberikan, maka operasional baru bisa dijalankan,” ujarnya, Sabtu (24/5).

Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin, --Foto : Ilham - PALTV

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah telah siap untuk menjadi pengelola pertambangan sebagai upaya konkret untuk berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

BACA JUGA:PLN dan CEXIM Perpanjang Kerja Sama, Perkuat Komitmen Transisi Energi Nasional

BACA JUGA:Perusahaan Tak Siap Tangani Karhutla di Sumsel Akan Dikenai Sanksi Tegas

“Kami siap mengelola tambang dengan pendekatan profesional dan berkelanjutan. Ini merupakan langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan kontribusi nasional,” tambah Izzul.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Selatan, Ridwan Hayatuddin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan tambang dari Malaysia.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Selatan, Ridwan Hayatuddin, --Foto : Ilham - PALTV

“PWM Sumsel sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan tambang di Malaysia. Nantinya, seluruh operasional akan dibiayai oleh investor tersebut, dengan skema pengembalian dana berupa dividen secara bertahap,” jelas Ridwan.

Muhammadiyah berharap rencana pengelolaan tambang ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung ketahanan ekonomi umat serta memperluas kontribusi organisasi dalam sektor industri nasional.

Sumber: paltv.co.id