Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Isu-Isu Strategis Berikan Penguatan Tusi di Kanwil Kemenkumham Sumsel

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Isu-Isu Strategis, Carman Ansari E A R Latief, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera

Selatan pada Kamis (5/12). Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya.

Tujuan kunjungan Carman adalah untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil dan UPT Kota Palembang.

Kakanwil Ilham Djaya memulai kegiatan dengan memaparkan kondisi terkini Kanwil Kemenkumham Sumsel, termasuk realisasi anggaran, capaian kinerja, dan isu-isu strategis yang tengah dihadapi.

BACA JUGA:PJ Walikota Pagaralam Diperiksa Inspektorat Sumsel Terkait Dugaan Tidak Netral Dalam Pilgub Sumsel

BACA JUGA:GetContact atau Truecaller? Ini Perbandingan Lengkapnya!

“Ini adalah kebanggaan bagi kami, kunjungan Bapak Stafsus Bidang Isu-isu Strategis menunjukkan perhatian dan dukungan kepada Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Kami berharap pertemuan ini semakin memperkuat kami dalam menjalankan tugas dan fungsi serta memahami status pegawai pasca-pemisahan tiga Kementerian,” ujar Kakanwil.

Dalam arahannya, Staf Khusus Carman menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan Kantor Wilayah untuk menciptakan kolaborasi yang produktif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Ia menegaskan arahan Presiden dan Menteri Hukum bahwa pemisahan Kemenkumham menjadi tiga Kementerian bertujuan untuk menggali potensi lebih besar.

Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Isu-Isu Strategis, Carman Ansari E A R Latief--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel

Carman juga menyoroti penerapan Merit System dalam mutasi dan promosi pegawai, memastikan proses tersebut transparan dan berbasis kompetensi.

Carman turut membahas pentingnya pengembangan Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis.

“Saya berharap pendaftaran Indikasi Geografis dapat meningkat. Kantor Wilayah harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder untuk mendaftarkan produk khas daerah, guna

Sumber: