Evaluasi Kebijakan PPN DTP untuk Kendaraan Listrik

BACA JUGA: Mudah dan Cepat! Temukan Cara Brimo Permudah Transaksi Harian Anda

BACA JUGA:10 Tahun Bersama Bank BRI, Pempek Cek IDA26 Dukung Perkembangan UMKM!

Di sisi lain, antusiasme publik terhadap mobil listrik juga mulai berkurang. Setelah hype mobil listrik cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, penurunan minat ini mulai terasa.

Faktor-faktor seperti harga yang tinggi, infrastruktur pengisian daya yang belum merata, serta ketidakpastian kebijakan menjadi beberapa alasan yang menahan konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik.

Bagi pemerintah, kondisi ini menjadi bahan evaluasi penting terkait kebijakan PPN DTP. Fokus pada mobil listrik yang lebih terjangkau dapat menjadi langkah yang lebih tepat sasaran.

Dalam konteks ini, kebijakan yang memprioritaskan insentif pada mobil listrik dengan harga terjangkau dapat menjadi solusi optimal agar kebijakan PPN DTP benar-benar berdampak pada populasi yang lebih luas.

BACA JUGA: Mudah dan Cepat! Temukan Cara Brimo Permudah Transaksi Harian Anda

BACA JUGA:Edukasi Cashless BRI SAPA, Siapkan Masyarakat Hadapi Era Digital!

Menurut Wijayanto, dengan kebijakan yang selektif, pemerintah bisa mendorong masyarakat menengah untuk mulai menggunakan kendaraan listrik tanpa membebani anggaran negara yang besar untuk segmen pasar yang lebih mampu.

Namun, kebijakan fiskal seperti PPN DTP tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan dukungan dari sektor lain seperti infrastruktur pengisian daya, penurunan harga baterai, serta peningkatan kualitas kendaraan listrik dalam hal performa dan efisiensi energi.

Langkah-langkah ini harus berjalan beriringan agar adopsi kendaraan listrik di Indonesia dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Sumber: berbagai sumber