Kanwil Kemenkumham Sumsel Dorong UPT Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Melalui Penyusunan SAKIP 2024

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Pada Rabu (10/7), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Tahun 2024, yang dihadiri oleh 28 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Kepala Divisi Administrasi, Rahmi Widhiyanti, selaku ketua panitia, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirangkaikan dengan Rapat Monev Capaian Kinerja Semester I Tahun 2024, dan akan berlangsung selama tiga hari pada 10-12 Juli 2024 di Beston Hotel Palembang.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menyusun dan menerapkan SAKIP pada satuan kerja, serta memonitor dan mengevaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2024 sehingga hambatan dan kendala dapat diidentifikasi,” ujarnya.

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Inspektur Wilayah V, Pria Wibawa. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan beberapa hal penting terkait implementasi SAKIP. “Penyusunan SAKIP, terutama dalam perencanaan kinerja, harus mengikuti prinsip SMART. Usahakan capaian target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

BACA JUGA: Mantan Wawako Palembang Tidak Hadir Panggilan Kejari, Minta Diagendakan Minggu Depan

Pria Wibawa juga mengingatkan agar satuan kerja selalu memantau capaian kinerja secara berkala dan menetapkan strategi serta kebijakan untuk mencapai target yang belum terpenuhi atau masih perlu ditingkatkan. “Kita juga harus menyajikan Laporan Kinerja (LKjIP) yang memadai dan akuntabel serta meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal melalui monitoring berkala," tambahnya.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada satuan kerja dengan capaian kinerja terbaik dalam kategori evaluasi SAKIP, pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, dan publikasi kinerja melalui media.

Kanwil Kemenkumham Sumsel Dorong UPT Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Melalui Penyusunan SAKIP 2024--foto/ dokumentasi. Kemenkumham Sumsel

Kemudian, diadakan pemaparan materi penyusunan SAKIP dan diskusi panel oleh narasumber dari Inspektorat Wilayah V dan Ditjen Pemasyarakatan. Materi tentang Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mengenai SAKIP juga disampaikan oleh narasumber dari Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham.

Kanwil Kemenkumham Sumsel Dorong UPT Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja Melalui Penyusunan SAKIP 2024--foto/ dokumentasi. Kemenkumham Sumsel

Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, secara terpisah menyatakan dukungannya terhadap kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang sejalan dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.(*)

Sumber: