Pakar Asing Dari Australia Ian Wilson Prediksi Nasib Indonesia Jika Prabowo Jadi Presiden

PALEMBANG, PALTV.CO.ID,- Prabowo Subianto, figur yang telah lama berkecimpung dalam panggung politik Indonesia, kembali menjadi sorotan perhatian internasional dalam konteks Pilpres 2024.

Seorang pakar asing dari Universitas Murdoch, Australia, Ian Wilson, mengemukakan prediksi mengenai masa depan Indonesia apabila Prabowo terpilih sebagai Presiden.

Dalam tulisannya yang dimuat oleh media Channel News Asia, Singapura, berjudul "An Election to End All Election?", Wilson memberikan pendapatnya tentang Prabowo dan dinamika tentang demokrasi di Indonesia.

Wilson memulai artikelnya dengan merujuk pada percakapan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto dalam debat calon presiden pertama pada 12 Desember 2023.

BACA JUGA:Air Fryer: 5 Rekomendasi Terbaik dan Cara Perawatan Agar Tetap Awet

Anies mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia telah luntur. Prabowo, dengan semangatnya, menanggapi dengan pernyataan yang mengejutkan, menyatakan bahwa jika demokrasi gagal, maka menjadi tidak mungkin baginya untuk menjadi gubernur.

Wilson menginterpretasikan pernyataan tersebut sebagai penolakan Prabowo terhadap sistem pemilu langsung yang dianggapnya sebagai produk impor.

Menurut Wilson, pandangan Prabowo terhadap sistem demokrasi telah termanifestasikan sejak lama, di mana ia menolak pemilu langsung karena dianggap sebagai produk impor.

Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo, menurut Wilson, menentang arah reformasi liberal-demokratis pasca-1998/1999 dan mengadvokasi untuk kembali kepada UUD 1945 yang asli.

BACA JUGA:Segini Harga Wuling Air EV di Tahun 2024, Mobil Listrik Ramah Lingkungan dengan Harga Terjangkau

Hal ini, menurut Wilson, berarti pembatalan amandemen konstitusi yang mendukung pemilu demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan batasan masa jabatan presiden.

Wilson juga mengingatkan bahwa pada 2014, Prabowo memimpin koalisi parlemen multi-partai yang mengesahkan RUU Pemilu yang mengembalikan situasi sebelum 2005, di mana kepala daerah termasuk gubernur diangkat oleh DPR.

Meskipun mendapat reaksi keras dari masyarakat dan intervensi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, RUU tersebut akhirnya dibatalkan.

Wilson mencatat bahwa intrik elit untuk memperpanjang batas masa jabatan presiden dan mengurangi pemilihan langsung telah menunjukkan upaya untuk mengikis kemajuan demokrasi pasca-reformasi.

Sumber: berbagai sumber