Ombudsman Sumsel Soroti 4 Daerah yang Masuk Zona Kuning Pelayanan Publik

PALEMBANG,PALTV.CO.ID - Dalam penyerahan hasil penilaian penyelenggaraan 2023 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten Kota yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan pada hari Jum’at, 26 Januari 2024, Pemerintah Kota Palembang berhasil meraih penghargaan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik, dengan nilai 93,75 zona hijau kualitas tertinggi di Sumatera Selatan.

Penilaian ini sudah dilakukan oleh jajaran Ombudsman selama lebih kurang selama 4 bulan, mulai dari bulan Juli hingga Oktober 2023.

Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, ada 4 kelompok indikator yang dinilai di antaranya proses input, output, dan pengaduan.

Bagi pemerintah Kabupaten dan Kota yang termasuk zona kuning dinilai belum mencapai nilai yang optimal.

BACA JUGA:Pemkot Palembang Beri Bantuan untuk Anak Berisiko Stunting dari 18 Kecamatan

Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, ada 4 kelompok indikator yang dinilai di antaranya proses input, output, dan pengaduan, Jum'at (26/1/2024).-Ilham Wahyudi-PALTV

“Ada 4 kelompok indikator dalam kita melakukan penilaian, untuk daerah yang masuk zona kuning kita nilai belum mencapai nilai yang optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel M Adrian Agustiansyah menjelaskan, nilai yang diperoleh oleh masing-masing daerah semakin lama semakin membaik.

Namun, ada juga beberapa Kabupaten/Kota dari tahun 2015 dari seluruh penilaian belum pernah mendapatkan nilai hijau.

“Ada 4 Kabupaten Kota yang masuk dalam zona kuning yakni Pagar Alam, Empat Lawang, OKU Selatan, dan Pali,” kata M Adrian Agustiansyah.

BACA JUGA:Berusaha Melerai Perkelahian, Sekuriti Perusahaan Perkebunan Tebu Tewas ‘Ditujah’ Buruh Tebas

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel M Adrian Agustiansyah menjelaskan, nilai yang diperoleh oleh masing-masing daerah semakin lama semakin membaik, Jum'at (26/1/2024).-Ilham Wahyudi-PALTV

Untuk itu diharapkan untuk meningkatkan pemahaman sdm terkait tupoksi, infrastruktur, tata cara pengelolaan aduan masyarakat agar di tahun berikutnya mengalami peningkatan.

Di sisi lain, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan, hal ini sebagai dasar untuk memacu peningkatan agar lebih baik lagi ke depannya.

Sumber: paltv