Puluhan Seniman Palembang Desak DPRD Sahkan Perda Kesenian

PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Puluhan seniman Palembang menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Palembang pada Rabu (21/1/2026).

Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi bentuk kegelisahan sekaligus harapan para pelaku seni terhadap masa depan kesenian daerah.

Dengan membawa berbagai atribut aksi, para seniman membentangkan spanduk bertuliskan “Segera Sahkan Perda Kesenian di Palembang” sebagai tuntutan utama yang disuarakan secara lantang sepanjang aksi berlangsung.

Dalam orasinya, perwakilan aliansi seniman menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menimbulkan kegaduhan, melainkan untuk menyampaikan aspirasi yang telah lama terpendam.

BACA JUGA:Personel Polres Ogan Ilir Diminta Meneladani Jejak Nabi Muhammad SAW

BACA JUGA:Demi Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat, Polsek Gunung Megang Gelar Patroli Rutin

Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi bentuk kegelisahan sekaligus harapan para pelaku seni terhadap masa depan kesenian daerah.--Foto ; Suryadi - PALTV

Mereka menuntut agar DPRD Kota Palembang segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kesenian Palembang serta mencabut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemajuan Kebudayaan. 

Menurut para seniman, raperda pemajuan kebudayaan dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan realitas kesenian lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Palembang.

Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP), Muhammad Nasir, yang turut hadir dalam aksi tersebut, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya pembahasan perda kesenian.

Ia mengatakan bahwa perda kesenian telah diajukan sejak puluhan tahun lalu, namun hingga kini belum pernah benar-benar masuk dan dibahas secara serius di gedung DPRD Kota Palembang. 

BACA JUGA:Truk Sawit Tabrak Pos Kamling di Kertapati, Satu Warga Luka dan Dilarikan ke RSUD Bari

BACA JUGA:Disdik Sumsel Kaji Kerja Sama Pendidikan Agribisnis dengan Ironwood Institute Australia

“Kami hanya ingin seniman di Kota Palembang bisa lestari, berkembang, dan terawat. Tanpa payung hukum yang jelas, kesenian daerah akan sulit bertahan di tengah arus modernisasi,” ujar Nasir.

Sumber: paltv.co.id