PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Adanya penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) BPJS kesehatan dari pemerintah pusat, mendapat respon santai dari Gubernur Sumsel Herman Deru, menurutnya penghapusan tersebut tidak terlalu berdampak di Sumatera Selatan.
Lantaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki program Sumsel berkat atau berobat menggunakan KTP yang digagas sejak tahun 2023, sebagai penyangga BPKS kesehatan dalam memberikan layanan berobat gratis bagi masyarakat Sumsel.
"Kalo Sumsel kan gak begitu terdampak, karena kita ada Sumsel berkat, ada penyangga itu yang kita gerakkan dari 2023" kata Herman Deru
Suasana Masyarakat antri nerobat di Rumah Sakit.--Foto : Ekky - PALTV
Selain itu, Apabila ada warga Sumsel yang terdampak penonaktifan perseta PBI BPJS kesehatan, Gubernur Herman Deru minta untuk segera melapor ke pemerintah Kabupaten-Kota, agar segera dapat di cover menggunakan program Sumsel Berkat.
BACA JUGA:Target 900 Ribu Peserta Baru, BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Hadapi Tantangan Perluasan Kepesertaan
BACA JUGA:Pertanyakan Proses Pembangunan Jalan Diduga Hauling Batu Bara
Gubernur Herman Deru minta untuk segera melapor ke pemerintah Kabupaten-Kota, agar segera dapat di cover menggunakan program Sumsel Berkat, yang terdampak penonaktipan .--Foto ; Ekky - PALTV
"Sehingga jika ada warga yang terdampak dari pusat yang tergolong dalam 11 juta itu, kalaupun ada di Sumatera Selatan segera melapor di pemerintah masing-masing Kabupaten-Kota, kita cover pakai Sumsel berkat" tambah Herman Deru, Gubernur Sumsel
Sementara berdasarkan data dinas kesehatan provinsi Sumatera Selatan, ada sekitar 400 hingga 5000 warga Sumsel, terdampak penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan.