“APBD Kabupaten/Kota evaluasinya itu ada di Pemerintah Provinsi. Artinya, keberhasilan mereka menjadi keberhasilan Provinsi. Jadi tidak ada yang diabaikan karena kita yang mengevaluasi setiap APBD yang direncanakan oleh Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Menutup arahannya, Gubernur juga menyatakan dukungannya terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi. Ia menegaskan bahwa efisiensi adalah langkah penting untuk mengurangi pembelanjaan yang tidak produktif.
BACA JUGA: Fitrianti Agustinda dan Suami Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi Dugaan Korupsi PMI
BACA JUGA: Batasi Euforia Kemenangan, Timnas U-17 Fokus Hadapi Yaman Usai Kalahkan Korea Selatan
“Saya juga sepakat dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi, sebab efisiensi atau pengurangan itu yang kita lakukan untung. Karena mengurangi pembelanjaan yang tidak produktif, maka rapat jangan menghasilkan rapat, rapat jangan menghasilkan FGD, tetapi aksi dan eksekusi,” pungkas Herman Deru.