PALTV.CO.ID– Sepanjang tahun 2024, sejumlah perubahan struktural dan kebijakan penting telah diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menghadapi tantangan global.
Setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih mengambil alih pemerintahan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi bertransformasi menjadi beberapa kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Kini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang dipimpin oleh Menteri Agus Andrianto dan Wakil Menteri Silmy Karim.
BACA JUGA:Suara Mesin Mobil Kasar, Ternyata Ini Sebabnya ! Atasi Dengan Cara Ini!
BACA JUGA:Mafia: The Old Country Tampilkan Tampilan Perdana, Kisah Baru yang Menegangkan
Sebagai bagian dari reorganisasi, Ditjen Imigrasi menambah dua direktorat baru, yaitu Direktorat
Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Kepatuhan Internal, sehingga kini terdapat sembilan direktorat yang mendukung operasional imigrasi.
Revisi Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada September 2024 membawa perubahan besar untuk menghadapi tantangan global.
Salah satu perubahan signifikan adalah pengakuan paspor Republik Indonesia sebagai bukti kewarganegaraan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi bertransformasi menjadi beberapa kementerian di bawah Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.--foto/ dok. Imigrasi
Selain itu, undang-undang baru ini memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk membawa senjata api demi meningkatkan keamanan dalam menjalankan tugas.
Masa berlaku izin masuk kembali (IMK) kini disesuaikan dengan izin tinggal terbatas atau tetap (ITAS/ITAP), mempermudah pemegang izin tinggal.
Warga negara asing yang melakukan kejahatan berat dapat ditangkal masuk hingga seumur hidup. Peraturan baru ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan global.
Pencapaian Penerimaan Negara dan Statistik Imigrasi