PALTV.CO.ID- Di era digital yang terus berkembang, kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan semakin tinggi.
Masyarakat semakin sadar akan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintahan.
Dengan keamanannya yang terjamin, sifat desentralisasi, serta kemampuan untuk mencatat data secara permanen, blockchain mampu menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Namun, teknologi ini memiliki potensi jauh lebih besar daripada sekadar digunakan sebagai basis cryptocurrency.
BACA JUGA:Tito Karnavian, 'Wong Palembang' yang Kembali Duduki Jabatan Mendagri dalam Kabinet Prabowo-Gibran
BACA JUGA:Momen HKGB Ke-72, Bhayangkari OKI Gelar Baksos dan Sembako Murah
Blockchain adalah buku besar digital terdesentralisasi yang menyimpan data dalam blok-blok yang saling terhubung dan terenkripsi.
Data yang sudah dicatat dalam blockchain tidak bisa diubah atau dihapus, sehingga memastikan bahwa setiap informasi yang dimasukkan tetap utuh dan dapat dilacak kapan saja.
Hal ini membuat blockchain sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi yang membutuhkan transparansi dan keamanan, termasuk dalam pemerintahan.
Salah satu cara utama blockchain dapat digunakan dalam pemerintahan adalah untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Seorang pria menggunakan laptop untuk bekerja dan terhubung dengan orang lain -gratispik -freepik
Korupsi dan penyalahgunaan dana publik sering kali terjadi karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam proses ini.
Dengan menggunakan blockchain, semua transaksi terkait pengadaan dapat dicatat dalam buku besar digital yang terbuka untuk publik.
Ini berarti siapa saja bisa memeriksa dan memverifikasi transaksi yang terjadi, sehingga sulit bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan sistem.
Selain pengadaan, blockchain juga dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam sistem pemungutan suara.