"Tren ini menandakan adanya peningkatan tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang lebih bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima," jelas Azwar Anas
Saat menghadiri acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 yang bertema "Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif."
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil meraih dua penghargaan prestisius dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas kinerja pelayanan publiknya.--foto/ dok. Kemenkumham Sumsel
Data tahun 2023 menunjukkan bahwa indeks RB di tingkat kementerian/lembaga mencapai 76,81, naik dari sebelumnya 75,48.
Di tingkat provinsi, nilainya mencapai 69,71, naik dari 67,40, sementara untuk kabupaten/kota meningkat ke 59,32 dari angka sebelumnya 56,56.
Azwar Anas juga menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam pelayanan publik yang unggul, yaitu inovasi, sumber daya manusia (SDM), dan budaya yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Selain itu, ia menargetkan penerapan empat ekosistem layanan publik yang terintegrasi di 250 kabupaten/kota pada tahun 2024.
"Keempat ekosistem tersebut meliputi direct services, yaitu interaksi langsung antara petugas dan masyarakat; mobile services, layanan bergerak yang memanfaatkan sarana transportasi; self-services,
Layanan yang dapat diakses mandiri; serta electronic services yang menggunakan teknologi informasi," kata Azwar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel.
Acara Gebyar Pelayanan Prima diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan,
Baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, serta sebagai bentuk apresiasi atas berbagai inovasi yang telah dilakukan untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.
Melalui acara ini, diharapkan setiap instansi pemerintah terus berinovasi dan mengimplementasikan kebijakan yang mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.