PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Suara Sumsel Untuk Indonesia menggelar demonstrasi menolak pengesahan revisi UU Pilkada di Gedung DPRD Sumsel pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat indonesia yang viral di media sosial usai DPR RI bermanuver abaikan putusan MK.
Dari pantauan tim liputan paltv, ribuan massa yang terdiri dari berbagai Universitas se-Sumsel ini telah mendatangi kantor DPRD Sumsel sejak pukul 14.00 WIB.
Mulanya, pendemo hanya berorasi di depan Gerbang DPRD Sumsel. Setelah bernegosiasi akhirnya massa diperbolehkan masuk dan menyampaikan aspirasinya tepat di depan Gedung DPRD Sumsel.
BACA JUGA:Tim Pemenangan Asta yakin, 80% suara Warga Air Salek di Kabupaten Banyuasin Untuk Asta
BACA JUGA: Tips Ampuh Menghilangkan Karat pada Body Mobil Secara Permanen
Adapun poin-poin yang menjadi tuntutan pendemo yakni, mendesak DPR dan pemerintah untuk membatalkan UU Pilkada (Perubahan keempat RUU no 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota untuk menjadi Undang-Undang).
Kemudian mendesak DPR RI untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi no 70/PUU-XXII/2024.
Lalu mendesak KPU untuk segera menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang sesuai dengan putusan MK no 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK no 70/PUU-XXII/2024.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat indonesia yang viral di media sosial usai DPR RI bermanuver abaikan putusan MK.-Foto/Mulyadi-PALTV
Dan mendesak DPR dan Pemerintah dalam menjaga integritas demokrasi dan konstitusi serta membatalkan hasil pembahasan musyawarah tingkat I terkait RUU Pilkada.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan peringatan darurat indonesia yang viral di media sosial usai DPR RI bermanuver abaikan putusan MK.-Foto/Mulyadi-PALTV
Hingga kini massa pendemo masih melakukan orasi dan meminta Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati SH MH keluar menemui para pendemo.