PALEMBANG, PALTV.CO.ID,- Israel kembali membuat kontroversi dengan upayanya meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan melabeli Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai organisasi teroris.
Israel telah beberapa kali berusaha merongrong keberadaan UNRWA, menuduh badan tersebut memiliki hubungan dengan kelompok militan, serta mengklaim bahwa ratusan pegawainya adalah anggota kelompok militan, termasuk beberapa yang diduga terlibat dalam serangan 7 Oktober di Israel selatan.
Tuduhan ini telah menyebabkan pembekuan dana dari beberapa donor kepada UNRWA, pada saat Gaza sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang serius akibat perang.
UNRWA sendiri menyatakan telah mengambil tindakan terhadap mereka yang dituduh, dan sebuah tinjauan independen terhadap netralitas badan tersebut menyimpulkan bahwa Israel belum pernah menyampaikan kekhawatirannya kepada pekerja yang bersangkutan atau memberikan bukti-bukti yang mendukung tuduhannya.
BACA JUGA:Tantangan Dalam Penyaluran Kredit Hijau Belum Teratasi
Proses Legislasi
RUU tersebut telah lolos dalam pemungutan suara awal dengan hasil 42-6 dan harus melalui komite-komite serta tiga pemungutan suara lainnya sebelum menjadi undang-undang.
Reaksi dari Berbagai Pihak
UNRWA
Juliette Touma, Direktur Komunikasi UNRWA, menyebut RUU tersebut sebagai bagian dari "kampanye sistematis" Israel untuk membubarkan badan PBB ini. Touma mengatakan jangan tergesa-gesa untuk menindak lanjuti RUU tersebut.
BACA JUGA:Tim Reskrim Polrestabes Palembang Kejar Pelaku Penusukan Seorang Jukir di Jalan POM IX
UNRWA beroperasi di Yerusalem Timur, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan Gaza, serta harus melalui penyeberangan Israel untuk mengirimkan bantuan ke Gaza.
Qatar
Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam RUU tersebut sebagai "bagian dari kampanye sistematis yang bertujuan untuk membubarkan UNRWA pada saat kebutuhan akan layanan kemanusiaannya sangat mendesak karena perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza."
Arab Saudi