BACA JUGA:BMKG : Indonesia Aman dari Gelombang Panas yang Melanda Asia Tenggara
Oleh karena itu, Kemensos meningkatkan kontrol pada pengusulan data penerima bantuan sosial dengan mendorong pemerintah desa/kelurahan untuk melakukan musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel) setidaknya sekali dalam tiga bulan.
“Jika diputuskan oleh satu orang pasti berbeda dengan hasil musyawarah, karena melibatkan banyak orang. Inilah transparansinya,” ujar Menteri Risma, sebagaimana dilaporkan kemensos.go.id pada Rabu (8/5/2024).
Kemensos mengharuskan aparat desa untuk melampirkan foto bukti pelaksanaan musdes dan muskel saat mengusulkan data kepada kepala dinas sosial setempat. Jika musyawarah tidak dilakukan, kepala desa atau lurah wajib membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
Risma menyatakan bahwa mekanisme musyawarah akan segera diterapkan bulan depan dan pemerintah daerah akan segera diberikan pelatihan.
BACA JUGA:4 Alasan Penurunan Status Bandara Internasional di Indonesia
Daftar Bansos Mei 2024
Pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan bansos yang akan disalurkan pada Mei-Juni 2024 berikut ini:
Program Bansos Beras 10 Kg
“Bantuan pangan beras akan dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, kepada pers di Jakarta, Senin (19/2/2024). Penerima bantuan ini dipilih berdasarkan data dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dengan total 22 juta KPM yang akan menerima bantuan tersebut.
BLT Mitigasi Risiko Pangan
BLT Mitigasi Risiko Pangan juga akan disalurkan kepada masyarakat sebagai pengganti BLT El Nino yang berakhir pada Desember 2023. BLT ini diberikan selama tiga bulan berturut-turut, yaitu Januari hingga Maret, dengan besaran Rp200.000 per bulan atau total Rp600.000. Namun, pada bulan yang telah ditentukan, bansos ini belum sepenuhnya cair.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan postur APBN 2024 terkait pencairan BLT ini. Airlangga menegaskan bahwa tidak ada kendala anggaran. Dana sebesar Rp11,25 triliun telah dialokasikan oleh Kemenkeu. “Tidak ada kendala, anggarannya ada,” tutur Airlangga kepada pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Minggu (5/5/2024).
BACA JUGA:Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia Semakin Matang, Tarik Investasi Besar