OKI, PALTV.CO.ID - Nasib buntung dialami ratusan warga Desa Pelimbangan Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering (OKI), Sumatera Selatan.
Warga mengaku diingkari oleh pihak PT Samora, salah satu perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Desa Pelimbangan tersebut.
Dengan iming-iming plasma sawit dari perusahaan PT Samora, masyarakat merelakan lahan mereka seluas 6.000 hektare dijual dengan harga murah Rp1.000.000 per hektare.
Namun, setelah sawit yang ditanami di lahan 6.000 hektare tersebut sudah panen, plasma yang dijanjikan tidak dipenuhi oleh PT Samora. Seperti yang diungkapkan Junaidi, seorang warda Desa Pelimbangan.
BACA JUGA:Pj Walikota Palembang Ratu Dewa Ungkap 3 Kecamatan dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak
"Lahan seluas 6.000 hektare tersebut kami jual murah karena perusahaan menjanjikan plasma. Tapi nyatanya kami tidak mendapatkan plasma yang dijanjikan tersebut," kata Junaidi bersama warga lainnya kepada media ini pada hari Kamis, 25 Januari 2024.
Junaidi dan warga lain pernah mempertanyakan permasalahan ini kepada pihak Pemerintah Desa Pelimbangan. Namun, mereka beralasan justru masyarakat harus menyerahkan lagi lahan 1.000 hektare yang belum digarap.
"Nah, lahan itulah yang baru mau dijadikan plasma. Ini jelas tidak sesuai kesepakatan awal, katanya warga pribumi akan diberikan satu surat plasma per KK-nya," ucap Junaidi saat mendengar keterangan dari pihak Pemerintah Desa.
Upaya untuk mencari keadilan, masyarakat akhirnya mendatangi Kantor Camat Cengal untuk mengadukan permasalahan tersebut. Masyarakat berharap pihak Pemerintah Kecamatan bisa memfasilitasi dan menengahi.
BACA JUGA:Oknum Guru yang Diduga Melecehkan Muridnya Diamankan Unit PPA Polres Prabumulih, Ini Tampangnya!
Camat Cengal H Musa Panitan, saat menerima kedatangan masyarakat Desa Pelimbangan mengatakan, sesuai prosedur pihaknya mengarahkan warga untuk menyurati Kepala Desa Pelimbangan dan menerangkan permasalahan mereka.
Sementara itu, pihak perusahaan PT Samora melalui Asisten Kepala PAU menuturkan, persoalan plasma sebenarnya masyarakat lebih paham.
"Ini masalah data saja, masyarakat bisa menanyakan langsung ke pihak Desa," terangnya secara singkat.*