PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Rabu, 10 Januari 2024. Sejumlah massa Corporation Corruption Agency (CACA) Sumatera Selatan, mendatangi kantor Walikota Palembang di Jalan Merdeka.
Massa menyampaikan peryataan sikap terkait dugaan adanya oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di kota Palembang menerima Gratifikasi berupa uang dan kendaraan bermotor.
Serta diduga terlibat politik praktis, dengan membantu akan mengkondisikan suara dari masyarakat penerima manfaat program PKH, untuk membantu pemenangan oknum Calon Anggota Legislatif DPR RI dan Oknum Calon Anggota DPD RI.
"Dugaan terlibat politik praktis Oknum Koordinator pendamping PKH tersebut, di luar tugas pokok dan fungsinya, untuk itu kami meminta Pemerintah Kota Palembang untuk merekomendasikan agar oknum Koordinator Pendamping PKH tersebut segera diberhentikan." Seru Reza Perwakilan Massa Aksi.
BACA JUGA:Yamaha XSR 155, Motor Naked Bike Keluaran Yamaha Dengan Nuansa Klasik dan Bergaya Retro Modern!
Menanggapi hal tersebut, Asisten II Setda Pemerintah Kota Palembang, Ahmad Zulinto yang menemui massa aksi menyampaikan jika dugaan tersebut benar terjadi merupakan hal yang mengkhawatirkan.
Untuk itu koordinasi bersama Pj Walikota Palembang bakan segera dilakukan untuk mengusut dugaan tersebut. Lantaran hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik dan netralitas. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terbuai.
Kantor Walikota Palembang Digeruduk Massa Minta Usut Dugaan Koordinator Pendamping PKH Terlibat Politik Praktis-Foto/Sandy Pratama-PALTV
"Mengkhawatirkan kalau memang ini benar terjadi. Jadi apa yang adik-adik dan Ibu Bapak sampaikan, akan menjadi PR bagi kami, dan akan segera diselesaikan.
Saya akan berkoordinasi dengan bapak PJ Walikota Palembang, bahwa adanya oknum koordinator pendamping PKH yang menyalahi wewenang, diduga.
Kantor Walikota Palembang Digeruduk Massa Minta Usut Dugaan Koordinator Pendamping PKH Terlibat Politik Praktis-Foto/Sandy Pratama-PALTV
Saya katakan diduga menyalahi wewenang terhadap pencalonan DPR RI dan DPD RI. Selain melanggar kode etik juga melanggar kenetralitasan. Masyarakat diminta untuk tidak mudah dibuai." Tanggal Asisten II Setda Kota Palembang Ahmad Zulinto. Dalam aksi ini, sebelum membubarkan diri massa menyampaikan jika akan melaporkan dugaan ini ke pihak Bawaslu.(*)