JAKARTA, PALTV.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi pangan pada tahun mendatang.
Dampak dari fenomena El Nino pada tahun ini telah berpengaruh pada produksi dan pasokan pangan, terutama beras, yang berpotensi berlanjut hingga tahun depan. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa akan kembali melakukan impor beras pada tahun 2024.
Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah memastikan pasokan impor beras sebanyak 3 juta ton dari India dan Thailand.
Meskipun demikian, perkiraan harga komoditas pangan dan faktor-faktor terkait masih menjadi perhatian. Jokowi mengungkapkan kekhawatiran terutama karena dampak Super El Nino pada produksi yang mengalami penurunan pada tahun 2024.
BACA JUGA:Sri Mulyani Sebut Harga Beras Dunia Turun tapi Harga Beras di Indonesia Malah Naik
Selain itu, Presiden Jokowi menyoroti ketidakpastian kondisi politik global dan cuaca ekstrem yang telah menyebabkan 22 negara menghentikan ekspor pangan ke berbagai negara.
Akibat pengaruh ini, Indonesia mengalami kesulitan dalam mencari tambahan cadangan beras pada tahun 2023.
Dalam mengatasi situasi ini, Jokowi menggunakan kesempatan kunjungannya ke beberapa acara internasional untuk meminta sejumlah negara mengekspor beras ke Indonesia.
Hasilnya, India telah menjanjikan impor sebanyak 1 juta ton, sementara Thailand setuju untuk mengekspor 2 juta ton beras.
BACA JUGA:Penting! Ini Alasan Beras Merah Lebih Aman Dikonsumsi Lansia dan Penderita Diabetes
Dengan kesepakatan impor dari kedua negara tersebut, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah memperoleh jaminan keamanan pangan untuk tahun 2024.
Meskipun harus mengimpor, langkah ini dianggap perlu untuk memastikan cadangan strategis ketahanan pangan negara.
Selain menghadapi tantangan dalam sektor pangan, Jokowi juga menekankan pentingnya mengantisipasi pelemahan ekonomi China, yang merupakan mitra dagang utama Indonesia.
Presiden Jokowi juga memperingatkan tentang pengetatan kebijakan moneter AS yang dapat berdampak negatif pada arus modal negara berkembang dan stabilitas keuangan.
BACA JUGA:Sepi Pembeli, Pedagang Beras di Pasar Martapura Terancam Gulung Tikar
Dalam menghadapi dinamika ekonomi global ini, Jokowi menekankan pentingnya konsistensi dan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.
Presiden Jokowi menekankan perlunya menarik investasi yang memberikan nilai tambah besar, terutama dalam sektor ekonomi digital, hijau, dan biru.
Sementara itu, pemerintah terus melaksanakan program bantuan pangan sebagai respons terhadap gangguan produksi dan pasokan pangan.
Program ini berhasil meredam laju inflasi, terutama terkait kenaikan harga beras di dalam negeri akibat penurunan produksi yang dipengaruhi oleh musim kemarau ekstrem.
BACA JUGA:Waktu Panen Padi Mundur, Berpotensi Naiknya Harga Beras
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengakui bahwa penyaluran bantuan pangan tidaklah mudah karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau. Namun, hingga saat ini, penyaluran bantuan pangan telah mencakup 1,5 juta titik di seluruh Indonesia.
Dengan penurunan inflasi yang signifikan, terutama terkait harga beras, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan pangan hingga Juni 2024.
Bulog, sebagai pelaksana program tersebut, diberikan tugas untuk memastikan ketersediaan pasokan beras nasonal.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menilai bahwa langkah pemerintah dalam mengendalikan inflasi melalui bantuan pangan merupakan tindakan cerdas di tengah situasi sulit.
BACA JUGA:Impor Beras 500.000 Ton Dibatalkan oleh Bulog, Alasan Terungkap
Dengan berhasilnya penurunan inflasi beras, pemerintah juga telah memberikan tugas impor beras sebanyak dua juta ton untuk memperkuat cadangan Bulog.
Bayu menekankan bahwa sektor pangan nasional menghadapi tantangan berupa penurunan produksi akibat El Nino dan kenaikan biaya produksi pertanian.
Meskipun harga beras belum dapat diturunkan, langkah-langkah ini diharapkan dapat mengendalikan inflasi dan memberikan keamanan bagi konsumen.*