PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengingatkan bahwa Jerman mungkin harus menyatakan keadaan darurat di dalam negeri untuk memberikan bantuan tambahan kepada Kiev tahun depan jika situasi di Ukraina semakin memburuk.
Peringatan ini disampaikannya dalam sebuah pernyataan pemerintah kepada parlemen pada hari Rabu. Namun, rencana tersebut disebut "trik keuangan" oleh oposisi dan mereka bersumpah untuk tidak membiarkannya terjadi.
Dilangsir dari RT internasional, Pemerintahan koalisi Scholz baru saja mencapai kesepakatan tentang anggaran 2024 setelah beberapa minggu negosiasi tegang.
Kabinet setuju untuk tetap mempertahankan pembatasan utang yang ada sambil memotong biaya operasional berbagai departemen dan mengurangi subsidi terkait iklim tertentu.
Bantuan militer dan keuangan lebih lanjut untuk Kiev masih dianggap sebagai salah satu prioritas utama Berlin, bersama dengan transformasi ekonomi hijau Jerman dan penguatan kohesi sosial.
"Kami akan memperjuangkan dukungan berkelanjutan dan dapat diandalkan untuk Ukraina, karena ini tentang keamanan Eropa," kata Scholz kepada Dewan Rendah parlemen Jerman, Bundestag.
Menurut kanselir, Berlin berencana mengeluarkan €8 miliar ($8,63 miliar) untuk peralatan militer untuk Kiev tahun depan, bersama dengan jumlah uang yang tidak disebutkan untuk bantuan keuangan ke anggaran Ukraina, dan tambahan €6 miliar ($6,47 miliar) untuk mendukung pengungsi Ukraina yang tinggal di Jerman.
Scholz juga mengakui bahwa dukungan internasional untuk Kiev semakin melemah dan mungkin memaksa Berlin untuk mengeluarkan lebih banyak dana untuk membantu Ukraina.
Ia menambahkan bahwa Rusia diyakini mengandalkan pendukung Barat Kiev untuk meninggalkan Ukraina, dan "bahaya bahwa perhitungan itu bisa berhasil tidak bisa diabaikan."
"Jelas bahwa, jika situasi memburuk... karena pendukung lain menarik bantuannya, maka kita harus bereaksi terhadapnya," jelas Scholz, menambahkan bahwa hal tersebut mungkin memerlukan pemerintah untuk memicu klausa darurat khusus dan menghindari legislasi tentang utang nasional.
"Kami sudah memutuskan untuk mengajukan resolusi pengecualian dari pembatasan utang di Bundestag" dalam kasus perkembangan seperti itu, kata kanselir.
Diberlakukan pada tahun 2009, aturan fiskal yang dikenal sebagai 'debt brake' di Jerman membatasi defisit anggaran nasional menjadi 0,35% dari PDB dan membatasi penerbitan obligasi pemerintah baru.
Sebuah klausa khusus masih memungkinkan pemerintah melewati pembatasan ini dalam kasus "darurat yang tidak terduga."