PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Sukses Gelar Uji Publik selama tiga hari pada 22-24 November 2023, Muhammadiyah Tegaskan Tidak Ingin Memberi Cek Kosong Bagi Capres-Cawapres di Pemilu 2024.
Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, baru-baru ini menunjukkan komitmennya terhadap politik kebangsaan dan pengembangan intelektual bangsa melalui kegiatan Uji Publik.
Acara ini diadakan untuk menguji tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi fokus diskusi selama tiga hari pada 22-24 November.
BACA JUGA:Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang Meluluskan 422 Mahasiswa
Abdul Mu’ti Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menjelaskan bahwa Uji Publik ini adalah strategi organisasi untuk menegaskan posisinya yang netral namun aktif dalam dinamika Pemilu 2024.
"Kami menggelar dialog publik sebagai bagian dari komunikasi politik. Kami memahami aspirasi, visi, dan misi Capres-Cawapres, sekaligus menyampaikan gagasan Muhammadiyah untuk kemajuan Indonesia," ujarnya.
Konsep netral-aktif yang dipegang oleh Muhammadiyah mengartikan bahwa mereka tidak berpihak pada salah satu calon, tetapi tetap aktif membangun komunikasi yang baik dengan setiap Capres-Cawapres.
Abdul Mu’ti menekankan bahwa Muhammadiyah tidak berniat memberikan "cek kosong" kepada calon presiden, tetapi juga tidak akan memberikan "cek bodong." Sebaliknya, organisasi tersebut bertujuan untuk memberikan masukan dan gagasan sebagai bentuk partisipasi politik Muhammadiyah dalam arah pembangunan bangsa.
"Kami ingin memberikan masukan, gagasan sebagai bagian dari partisipasi politik (kebangsaan) Muhammadiyah sehingga para calon yang hadir kita beri empat buku," ungkap Mu’ti.
Keempat buku tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk Negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah, Indonesia Berkemajuan dari rumusan Sidang Tanwir Samarinda, Isu-Isu Strategis Keumatan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan Universal, serta Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48 di Surakarta.
Muhammadiyah menegaskan bahwa dialog ini bukan semata-mata untuk kepentingan politik praktis atau pembagian posisi menteri. Bagi mereka, yang terpenting adalah bagaimana Muhammadiyah dapat berkontribusi dalam menentukan arah perjalanan bangsa melalui penyampaian gagasan kepada para calon presiden dan wakil presiden yang berpartisipasi.
Dengan demikian, Muhammadiyah berperan aktif dalam membentuk masa depan Indonesia yang lebih baik melalui partisipasi politik yang bermakna.(*)