Sensus Ekonomi Tetap Dibutuhkan Meski Era Digital, Ini Alasannya

PALTV.CO.ID- Di tengah semakin berkembangnya sistem digital pemerintahan, masih banyak pelaku usaha yang mempertanyakan mengapa Sensus Ekonomi tetap dilakukan. 

Sebagian beranggapan pemerintah sebenarnya sudah memiliki berbagai data usaha melalui perpajakan, Nomor Induk Berusaha (NIB), maupun kepesertaan BPJS. 

Namun, para ahli statistik menegaskan bahwa data administrasi belum mampu menggambarkan kondisi dunia usaha secara menyeluruh.

Praktik serupa juga diterapkan di berbagai negara. Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan secara berkala tetap menyelenggarakan sensus ekonomi meskipun telah memiliki sistem administrasi dan digitalisasi yang jauh lebih maju. 

Tujuannya adalah memperoleh gambaran lengkap mengenai struktur perekonomian, perkembangan sektor usaha, serta perubahan aktivitas ekonomi yang tidak dapat diperoleh hanya dari data administrasi.

BACA JUGA:Tampil Berkelas dengan Jepit Rambut Emas yang Elegan Memikat di Berbagai Acara

Data perpajakan, misalnya, hanya mencatat informasi yang berkaitan dengan kewajiban pajak, sedangkan data perizinan berfokus pada legalitas usaha. 

Informasi mengenai jumlah tenaga kerja, penggunaan teknologi, perkembangan usaha, hingga karakteristik berbagai sektor ekonomi memerlukan pengumpulan data secara langsung melalui sensus.

Hasil Sensus Ekonomi menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. 

Data tersebut digunakan untuk menentukan sektor usaha yang berkembang, kebutuhan infrastruktur, penyusunan program pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga penetapan sektor prioritas investasi. 

Tanpa data yang lengkap, kebijakan ekonomi berisiko tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Indonesia juga menghadapi tantangan tersendiri karena memiliki jumlah usaha mikro dan sektor informal yang sangat besar. 

BACA JUGA:Gelang Emas Lilit Etnik Modern, Perpaduan Keindahan Tradisi dan Sentuhan Gaya Masa Kini

Banyak pelaku usaha, seperti pedagang kaki lima, warung, usaha rumahan, hingga pelaku usaha kecil lainnya belum seluruhnya tercatat dalam sistem administrasi. 

Sumber: berbagai sumber