Bukit Asam PT. BA

Anggaran Fantastis Kesbangpol Disorot, KMAKI Minta Audit BPKP

Anggaran Fantastis Kesbangpol Disorot, KMAKI Minta Audit BPKP

KMAKI Desak BPKP Audit Anggaran Rp1,4 Miliar Milik Kesbangpol Sumsel--Foto : Ilustrasi_Chatgpt_Image - Muhadi

PALEMBANG, PALTV.CO.ID — Rencana pengadaan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan menuai sorotan publik. Pasalnya, anggaran yang bersumber dari APBD tersebut mencapai Rp1.443.350.000.

Informasi itu tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Tahun 2026. Nilai anggaran yang dinilai cukup besar tersebut dianggap tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya diinstruksikan pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah.

Deputy Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KMAKI) Sumatera Selatan, Feri Kurniawan, menyayangkan rencana pengalokasian anggaran tersebut.

Menurutnya, anggaran perjalanan dinas dan meeting dalam kota seharusnya dapat ditekan dan dialihkan ke sektor yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.


Anggaran Perjalanan Dinas Miliaran Rupiah Dipertanyakan, KMAKI Minta Transparansi Penuh--Foto : Ilustrasi_Chatgpt_Image - Muhadi

BACA JUGA:AlhamdulillaH!! Orang Tua Bisa Bernapas Lega, Disdik Palembang Tegaskan Wisuda Sekolah Tak Boleh Membebani

BACA JUGA:Warga Serbu Minyakita dan Beras SPHP di Pasar Murah Kecamatan Sako

“Anggaran perjalanan dinas dan meeting seperti ini seharusnya bisa diminimalisir, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil. Dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk sektor yang lebih prioritas, seperti pendidikan,” ujar Feri.


Deputy Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KMAKI) Sumatera Selatan, Feri Kurniawan--Foto : Ilham - PALTV

Feri juga meminta adanya transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut. Bahkan, pihaknya mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit secara langsung guna memastikan manfaat dan kebenaran materil dari pengalokasian dana senilai Rp1,4 miliar tersebut.

“Kami meminta BPKP turun langsung melakukan audit agar penggunaan anggaran ini benar-benar transparan dan tepat sasaran,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: paltv.co.id