Mahasiswa Minta 100 Hari Kerja Bukan Cuma Seremonial

Mahasiswa Minta 100 Hari Kerja Bukan Cuma Seremonial

Sejumlah mahasiswa melakukan long march saat aksi ke kantor Bupati Muara Enim.--Foto : Mardiansyah - PALTV

MUARA ENIM, PALTV.CO.ID - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Aliansi mahasiswa MUARA ENIM melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati MUARA ENIM.

Aksi ini untuk menyampaikan aspirasi terkait program kerja Bupati dan wakil Bupati serta Pemerintah kabupaten Muara Enim dalam 100 hari kerja

Selain itu mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait operasional angkutan batubara yang melebihi tonase, dan penindakan tegas bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan

Masa aksi sempat melaku audiensi dengan Asisten I, Drs.H Emran Tabrani MSi untuk menyampaikan terkait tuntutan mahasiswa. Tujuh tuntutan mahasiswa diantaranya terkait Angkutan batubara, Anugerah Sawit Langgeng (ASL) dan 100 hari kerja Bupati dan wakil Bupati di tanggapi oleh Emran. 

BACA JUGA:Sumeks Grup Rayakan HUT Sumatera Ekspres dan Palembang Ekspres

BACA JUGA:Upacara Hari Lahir Pancasila 2025, Kemenkum Sumsel Teguhkan Komitmen Jalankan Nilai-Nilai Luhur Bangsa


aksi masa melakukan orasi saat aksi damai di depan kantor Bupati Muara Enim.--Foto : Mardiansyah - PALTV

Rohman selaku koordinator aksi menyatakan kalau dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim belum terasa impact-nya.

Sebagai pemuda dan masyarakat Muara Enim menginginkan kalau program 100 hari kerja bukan hanya sekedar acara seremonial saja. 

Ditambahkan Rohman, saat ini Pemkab Muara Enim sedang gencar menertibkan angkutan batubara yang melintas di jalan kabupaten dan jalan umum, aksi penertiban ini harus di lakukan secara konsisten agar dampak buruk dari angkutan batubara tidak di rasakan masyarakat lagi.

"Angkutan batubara harus benar-benar ditertibkan apa lagi kendaraan tonase tinggi membuat jalan rusak parah". 

BACA JUGA:Umroh by Garuda Bersama Holiday Angkasa Wisata, Tetap Terjangkau

BACA JUGA:Truk ODOL Resahkan Warga, Ini Respon Ketua KNKT

Untuk angkutan batubara ilegal juga harus ada tindakan tegas dari pemerintah dan kepolisian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: paltv.co.id