Masalah Infrastruktur dan Kesehatan Menjadi Sorotan DPRD Sumsel

PALEMBANG,PALTV.CO.ID- Dalam Sidang Paripurna ke– 81 DPRD Sumsel dalam agenda penyampaian Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2023, Kamis (4/4/2024).

5 Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumsel menyoroti beberapa hal diantaranya tidak terbayarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Infrastruktur dan kurangnya tenaga ahli kesehatan.

Jubir Pansus 1 DPRD Sumsel, Antoni Yuzar mengatakan, untuk kelancaran proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI diharapkan pihak ekseskutif agar melakukan komunikasi internal sehingga dapat berjalan dengan tepat waktu.

BACA JUGA: Beri Perlindungan Masyarakat, Kapolrestabes Palembang Pastikan BBM Asli dan Sesuai Volume

"Tim TPP harus agar memastikan perencanaan anggaran sesuai undang – undang, sehingga kejadian tidak terbayar TPP ASN Pemprov Sumsel tidak terulang kembali," ujarnya.

Antoni Yuzar, Jubir Pansus 1-foto/ilham wahyudi-PALTV

Sementara itu, Jubir Pansus 4, Nyimas Sarah mengatakan,  guna mengoptimalisasikan pendapatan daerah dan sektor pajak daerah agar Bapenda Provinsi Sumsel memenuhi sarana dan prasana.

"Harus memprioritaskan program pembangunan kantor UPTD BPD, karena sampai saat ini masih terdapat beberapa kantor UPTD BPD kabupaten atau kota yang masih menempati ruko sewaan sehingga dianggap tidak representatif," katanya.

Nyimas Sarah, Jubir Pansus 4-foto/ilham wahyudi-PALTV

Selain itu, kurangnya tenaga ahli medis juga menjadi sorotan karena dinilai salah satu hal yang penting.(*)

Sumber: