Kemenkumham Sumsel Ikut Serta dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI

Kemenkumham Sumsel Ikut Serta dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI

Kemenkumham Sumsel Ikut Serta dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI, Langkah Awal Menuju Akuntabilitas Optimal--foto: dokumentasi Kemenkumham Sumsel

PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara virtual. Kegiatan ini dilaksanakan dari Ruang Teleconference Kanwil Setempat pada Rabu (24/1).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, memberikan sambutan awal dalam kegiatan tersebut.

Beliau menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan BPK RI sebagai pemeriksa untuk mencapai kesamaan persepsi terhadap proses pemeriksaan, serta memberikan akses data dan dokumen seoptimal mungkin kepada tim pemeriksa.

Menkumham menjelaskan bahwa selama Tahun 2023, BPK RI telah melaksanakan Pemeriksaan Dalam Tahap Tertentu (PDTT) yang mencakup Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

BACA JUGA:Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Diselenggarakan oleh Kemenkumham Sumsel

Selanjutnya, Pemeriksaan atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2022 hingga Semester I 2023, dan terakhir, Pemeriksaan atas Kinerja Manajemen Pemasyarakatan Tahun 2020 hingga Semester I Tahun 2023.

Yasonna H Laoly menyoroti tindak lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI pada Semester II Tahun 2023, mencapai 90.13% dengan rincian 2098 rekomendasi dari total 2323 rekomendasi.


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly--foto: dokumentasi Kemenkumham Sumsel

Beberapa perhatian utama termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan anggaran yang transparan, koordinasi aktif dalam penyampaian data, serta tindak lanjuti temuan pemeriksaan secara cepat.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyampaikan harapannya agar tim pemeriksa BPK RI dapat melaksanakan proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dengan baik, lancar, dan menghasilkan rekomendasi yang positif untuk perbaikan dan kemajuan kinerja kementerian.


Kemenkumham Sumsel Ikut Serta dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI, Langkah Awal Menuju Akuntabilitas Optimal--foto: dokumenatsi Kemenkumham Sumsel

Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Surat Tugas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023 oleh Nyoman Adhi Suryadnyana, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, BPK RI kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: berbagai sumber