Prabumulih Masuk 10 Besar Kota Paling Intoleran di Indonesia
Prabumulih sebagai sebagai salah satu Kota di Provinsi di Sumatera Selatan memperoleh poin indeks 4,510 sebagai kota ke Sepuluh Paling Intoleran di Indonesia pada Tahun 2022.--Sumber gambar : instagram / @katadatacoid
PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Menurut hasil survei terbaru yang dirilis oleh Setara Institute, berjudul "Indeks Kota Toleran (IKT) 2022," yang dikutip dari Databoks.
Sejumlah kota di Indonesia mendapatkan peringkat sebagai kota paling intoleran berdasarkan sejumlah kriteria dan indikator yang ditetapkan.
Prabumulih sebagai salah satu Kota di Provinsi di Sumatera Selatan memperoleh poin indeks 4,510 sebagai kota ke Sepuluh Paling Intoleran di Indonesia pada Tahun 2022.
Survei ini memberikan gambaran mengenai tingkat toleransi di berbagai wilayah Indonesia, memunculkan permasalahan yang perlu ditangani dan membuka diskusi penting mengenai harmoni dan pluralisme dalam masyarakat Indonesia.
BACA JUGA:Madonna-Gal Gadot Dukung Israel, Bentrok Gagasan dengan Gen-Z Terkait Konflik Palestina-Israel!
Dalam hasil survei tersebut, Cilegon, sebuah kota yang terletak di provinsi Banten, menempati peringkat pertama sebagai kota paling intoleran se-Indonesia pada tahun 2022.
Cilegon meraih skor sebesar 3,227 poin pada skala 1-7 yang digunakan dalam penilaian ini. Peringkat ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan signifikan dalam hal toleransi di kota tersebut.
Depok, yang terletak di Jawa Barat, menduduki peringkat kedua sebagai kota paling intoleran kedua di Indonesia, dengan perolehan skor 3.610 poin.
Sementara itu, Padang, sebuah kota di Sumatra Barat, menempati peringkat ketiga dengan perolehan skor 4.060 poin. Hasil ini mencerminkan tantangan serupa dalam menjaga toleransi di kota-kota ini.
Indeks Kota Toleran (IKT) ini berdasarkan pada penilaian empat indikator utama, yaitu regulasi pemerintahan kota, regulasi sosial, tindakan pemerintah, dan demografi sosio-keagamaan.
Melalui kombinasi dari empat indikator ini, Setara Institute menyusun gambaran lengkap mengenai tingkat toleransi di setiap kota yang menjadi objek kajian.
Penilaian ini menggunakan skala hipotesis positif dengan rentang nilai 1-7, yang menggambarkan rentang gradatif dari kualitas buruk ke baik. Skor 1 menggambarkan situasi paling buruk pada masing-masing indikator, sedangkan skor 7 adalah situasi paling baik pada masing-masing indikator dalam upaya mewujudkan kota toleran.
Namun, penting untuk dicatat bahwa survei ini tidak hanya mengungkapkan masalah intoleransi, tetapi juga memberikan informasi yang berharga untuk meningkatkan situasi toleransi di berbagai kota. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan informasi ini dengan konteks yang lebih luas, yaitu sebagai peluang untuk perbaikan dan perubahan positif.
BACA JUGA:Ria Ricis Youtuber Tersohor Tanah Air Berdarah Palembang, Memiliki Karir Cemerlang
Dalam hal ini, berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dicermati:
Identifikasi Tantangan Toleransi: Hasil survei IKT membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin membatasi toleransi di suatu kota.
Ini bisa mencakup peraturan pemerintahan yang kurang inklusif, ketidaksetaraan dalam regulasi sosial, tindakan pemerintah yang tidak mendukung keberagaman, atau ketegangan dalam demografi sosio-keagamaan. Mengetahui tantangan ini adalah langkah pertama menuju perubahan positif.
Peluang Perbaikan: Meskipun beberapa kota mendapatkan peringkat rendah dalam survei, hal ini seharusnya dianggap sebagai peluang untuk perbaikan.
Pemerintah kota, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok keagamaan dapat bekerja sama untuk meningkatkan situasi toleransi. Ini bisa mencakup perbaikan dalam peraturan dan kebijakan, pendidikan publik tentang toleransi, serta kampanye yang mempromosikan keragaman.
BACA JUGA:Hujan Turun, Tim Manggala Agni di Wilayah OKI Langsung Sujud Syukur
Mendorong Dialog dan Kolaborasi: Hasil survei ini dapat menjadi dasar untuk mendorong dialog dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam masyarakat.
Ini mencakup pemerintah, LSM, kelompok agama, dan individu-individu. Kolaborasi adalah kunci dalam mengatasi masalah intoleransi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif.
Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan tentang toleransi dan keragaman sangat penting. Sekolah dan lembaga pendidikan dapat memainkan peran besar dalam membentuk pandangan positif tentang perbedaan dan mempromosikan sikap inklusif di kalangan generasi muda.
Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah kota perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung toleransi dan keragaman. Ini dapat mencakup perubahan dalam hukum dan regulasi yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan beragama.
Survei IKT merupakan alat yang berguna untuk mengukur dan memahami tingkat toleransi di berbagai kota di Indonesia. Hasil ini seharusnya digunakan sebagai titik awal untuk menciptakan perubahan positif yang mengarah pada masyarakat yang lebih toleran dan inklusif.
Intoleransi adalah masalah serius yang perlu diatasi, dan dengan kerja sama semua pihak, perubahan positif dapat dicapai. *
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: berbagai sumber
- Share:
