AJI Palembang Gelar Diskusi Keselamatan Jurnalis dan Sengketa Pers

Kasus ini dianggap menunjukkan bahwa tantangan terhadap kebebasan pers masih terus terjadi dan perlu direspons secara kolektif oleh komunitas jurnalis.

“Kasus gugatan terhadap 25 media menjadi alarm bagi dunia jurnalistik di Sumatera Selatan,” kata RM Resha A Usman.

Para peserta diskusi juga mendapatkan pemaparan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pers, termasuk peran Dewan Pers, penerapan Kode Etik Jurnalistik, serta pentingnya verifikasi dan keberimbangan dalam pemberitaan.

BACA JUGA:Oknum TNI dan Warga Sipil Diamankan dalam Kasus Penembakan Prajurit TNI di Pan Head Cafe

BACA JUGA:Poin Penting yang Perlu Diperhatikan Saat Memilih Liontin Emas

Jurnalis saat ini tak hanya dituntut untuk cepat dan akurat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga harus memahami aspek hukum yang melekat pada setiap karya jurnalistik.-Ilham Wahyudi-PALTV

Hal ini dianggap krusial untuk meminimalisasi potensi konflik hukum yang dapat merugikan jurnalis maupun perusahaan media.

Selain aspek hukum, diskusi ini juga menekankan pentingnya solidaritas dan kebebasan berserikat bagi jurnalis.

Menurut AJI Palembang, organisasi profesi memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan, advokasi, serta ruang diskusi bagi insan pers.

“Organisasi jurnalis menjadi ruang penting untuk saling menguatkan dan berbagi pengalaman,” ujar Ketua AJI Palembang.

BACA JUGA:Rahasia Teknologi Hybrid BYD Shark 6 2026, Tangguh di Jalan dan Hemat BBM

BACA JUGA:Geely Okavango Berpeluang Masuk Indonesia, SUV 7 Penumpang Ini Bisa Jadi Penantang Baru di Segmen Keluarga

RM Resha A Usman menambahkan bahwa keberadaan organisasi seperti AJI juga dapat menjadi benteng dalam menghadapi berbagai tekanan, baik dari pihak eksternal maupun persoalan hukum yang berkaitan dengan kerja jurnalistik.

“Solidaritas jurnalis sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan di lapangan,” lanjutnya.

Melalui kegiatan ini, AJI Palembang berharap para jurnalis dapat semakin memahami mekanisme perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya serta lebih berhati-hati dalam proses peliputan dan penyajian berita.

Sumber: paltv