PALEMBANG,PALTV.CO.ID – Rencana pemerintah untuk melarang impor pakaian bekas dari luar negeri menuai penolakan dari sejumlah pengusaha thrifting di Pasar Cinde Palembang. Mereka menilai, kebijakan tersebut dapat mengancam kelangsungan usaha yang sudah lama mereka jalani.
Sejumlah pedagang menyampaikan kekhawatiran bahwa larangan ini akan membuat mereka kehilangan mata pencaharian, karena sebagian besar barang dagangan mereka berasal dari luar negeri.
Salah satu pedagang thrifting, Retno, mengaku keberatan dengan rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, impor pakaian bekas tidak hanya untuk kebutuhan bisnis thrifting, tetapi juga karena permintaan konsumen yang cukup tinggi terhadap barang-barang dengan kualitas impor.
Pedagang thrifting, Retno, mengaku keberatan dengan rencana pemerintah tersebut. -Ilham-PALTV
“Kami keberatan kalau impor pakaian bekas dilarang. Soalnya, penjualan pakaian thrifting ini sebenarnya tidak terlalu tinggi keuntungannya, tapi tetap membantu kami untuk bertahan. Kalau dilarang, bisa mati usaha kami,” ujar Retno.
BACA JUGA:Polsri Takluk 0-2, Pertahanan Jadi Evaluasi Utama
BACA JUGA:Baru Ditinggal Ngopi, Udah Penuh Lagi! Redmi Pad Pro Punya Pengisian Secepat Ini
Konsumen Thrifting Pilih Pakaian Bekas Impor di Pasar Cinde-Ilham-PALTV
Retno berharap pemerintah bisa meninjau kembali rencana tersebut dan mencari solusi yang tidak merugikan para pedagang kecil.
Sementara itu, salah satu pembeli, Dayat, menilai bahwa rencana pelarangan tersebut memiliki dua sisi. Di satu sisi, kebijakan itu bisa mendorong pertumbuhan UMKM dan produk brand lokal, namun di sisi lain, kualitas produk dalam negeri masih dinilai belum sebaik barang impor.
Pembeli, Dayat, menilai bahwa rencana pelarangan tersebut memiliki dua sisi. -Ilham-PALTV
“Kalau dilarang total, ya bagus juga buat produk lokal supaya berkembang. Tapi kenyataannya, barang lokal kadang belum sebagus pakaian impor, terutama dari segi bahan dan model,” ungkap Dayat.
Aktivitas Jual Beli Pakaian Thrifting di Pasar Cinde Palembang-Ilham-PALTV
Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan ini dan mencari jalan tengah agar usaha thrifting tetap bisa berjalan tanpa mengganggu tujuan pemerintah dalam menertibkan impor barang bekas.