PALEMBANG, PALTV.CO.ID - Proses seleksi calon Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang menuai sorotan publik.
Sriwijaya Corruption Watch (SCW) menilai proses yang berjalan saat ini tidak transparan dan menyalahi ketentuan yang berlaku.
Direktur Eksekutif SCW Sanusi mengatakan, transparansi yang dimaksud tim seleksi tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
Ia menilai uji kelayakan dan kepatutan (UKK) tidak dilakukan secara terbuka, termasuk hasil nilai psikotes yang tidak diumumkan ke publik.
BACA JUGA:Aryaduta Palembang Kenalkan Legenda Pulau Kemaro Lewat Teater dan Kuliner Khas Palembang
BACA JUGA:Anak Sungai di Perbatasan 30 Ilir dan 32 Ilir Palembang Dipenuhi Sampah Rumah Tangga
Sanusi, Direktur Eksekutif SCW, Sabtu (25/10/2025).-Hafid Zainul-PALTV
“Menurut pandangan kami, transparan yang dimaksud tersebut tidaklah transparan dan akuntabel. UKK tidak transparan, begitu juga nilai psikotesnya. Seharusnya dibuka secara jelas,” ujar Direktur Eksekutif SCW Sanusi pada hari Sabtu, 25 Oktober 2025.
Sanusi menambahkan, sejumlah regulasi seperti PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 sudah mengatur dengan tegas soal syarat dan mekanisme seleksi Direksi BUMD.
Salah satunya, calon harus memiliki pengalaman minimal 10 tahun dan sertifikasi kelayakan di bidang air minum. Namun, kata dia, ada calon yang dinilai tidak memenuhi syarat tersebut.
“Notabenenya salah satu calon tidak berpengalaman dan tidak memiliki sertifikasi kelayakan. Karena itu, kami menilai ketiganya tidak layak,” kata Sanusi.
BACA JUGA:433 Jemaah Holiday Angkasa Wisata Laksanakan Ziarah Luar dan Umrah Kedua di Kota Suci Makkah
BACA JUGA:Sumsel United Catat Kekalahan Perdana di Kandang Setelah Ditumbangkan Adhyaksa FC
SCW mendesak Walikota Palembang untuk menghentikan proses seleksi dan membubarkan tim seleksi yang ada.
Menurut Sanusi, jika prosesnya tetap dilanjutkan tanpa perbaikan, PDAM Tirta Musi berpotensi tidak berjalan optimal dan rawan praktik korupsi, terutama dalam pengadaan pipa dan penyaluran air ke rumah-rumah warga.