Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum bisa dipastikan jumlah tenaga honorer yang akan dirumahkan, karena pendataan masih dilakukan di masing-masing OPD. Namun yang pasti, anggaran ke depan hanya akan disiapkan untuk tenaga kerja outsourcing yang sangat dibutuhkan.
Dengan kebijakan ini, Pemkab PALI berharap dapat menjalankan amanat regulasi nasional sekaligus menata ulang sistem kepegawaian yang lebih efisien dan sesuai aturan. Meski begitu, nasib para honorer yang tidak termasuk dalam pengecualian masih menjadi sorotan dan membutuhkan perhatian serta solusi jangka panjang dari pemerintah.