Bahkan, perusahaan lain yang terlibat dalam praktik serupa dikenakan setoran wajib sebesar Rp150 ribu per metrik ton.
Meski mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo dalam agenda pemberantasan korupsi, Koalisi menegaskan pentingnya penertiban aparat penegak hukum yang terindikasi menyalahgunakan kewenangan.
“Kami khawatir semangat Presiden bisa dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum untuk membangun pencitraan semata, sementara praktik korupsi tetap terjadi,” tutur Ronald.
Ia juga menyoroti pola pengumuman tersangka dan nilai kerugian negara yang dianggap tidak berdasarkan kajian ilmiah dan lebih bersifat bombastis.
“Ini rawan menyesatkan publik dan justru mencederai semangat penegakan hukum yang bersih dan adil,” pungkasnya.
Koalisi Sipil Anti Korupsi mendesak agar sistem digital pengawasan dan pengelolaan batubara segera dioptimalkan, guna memastikan transparansi serta menutup celah manipulasi serupa di masa depan.(*)