PALEMBANG, PALTV.CO.ID- Rencana Strategis (Renstra) menjadi instrumen penting bagi Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai pedoman dalam mencapai visi dan misi lima tahun ke depan.
Renstra Kemenkumham 2025–2029 disusun sebagai roadmap pembangunan hukum nasional yang mencakup arah kebijakan, prioritas program, serta target kinerja yang terukur dan berkelanjutan bagi seluruh unit kerja, termasuk Kantor Wilayah.
Kegiatan penyusunan Renstra ini resmi dibuka oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara langsung dari Graha Pengayoman, Jakarta, dan diikuti secara virtual oleh seluruh Kantor Wilayah pada Selasa (29/4).
Dalam sesi audiensi virtual bersama Wakil Menteri Hukum, Kanwil Kemenkum Sumsel berkesempatan menyampaikan pandangan dan laporan capaian, bersama dengan Kanwil Banten, NTB, dan Kalsel.
BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Aktif Susun Renstra 2025–2029, Dorong Akselerasi Pembangunan Nasional
BACA JUGA:Tips Cara Mencegah dan Melindungi HP dari Gangguan Notifikasi Spam
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Agato PP Simamora, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penyusunan Renstra di wilayah. Ia turut memaparkan berbagai capaian signifikan pada triwulan I tahun ini, salah satunya adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hingga ke pelosok desa.
"Kanwil Sumsel telah membentuk 401 Posbakum—jumlah terbanyak di antara seluruh Kanwil. Program ini kami nilai layak menjadi salah satu poin penting dalam Renstra Kemenkum ke depan.
Wamenkum Apresiasi Kanwil Kemenkum Sumsel, Posbankum Makin Dekatkan Akses Hukum ke Masyarakat--foto/ dok. Kemenkum Sumsel
Kami berharap capaian ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis serta mendapatkan penguatan dan arahan lebih lanjut," jelas Agato.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej menyampaikan apresiasi serta menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Posbakum. Ia berharap praktik baik dari Kanwil Sumsel dapat direplikasi di wilayah lain.
“Program bantuan hukum sangat krusial dalam mendukung misi Kemenkumham untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Wamenkum.
Selain fokus pada Posbakum, Agato juga menyampaikan rencana penguatan layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum.
Beberapa inovasi yang tengah disiapkan antara lain integrasi layanan hukum digital berbasis barcode untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, serta peningkatan jumlah permohonan layanan hukum di wilayah Sumsel.
“Kami juga menargetkan peningkatan pendaftaran badan usaha, fidusia, serta sertifikasi pusat perbelanjaan, melalui kerja sama strategis dengan pelaku UMKM dan mitra eksternal. Target-target ini kami siapkan guna mendongkrak capaian kinerja triwulan II,” pungkasnya.